KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff akhirnya buka suara menjawab tuntutan aksi demonstrasi yang dilakukan Save Kilmury 26 November kemarin di kantor Gubernur Maluku dan kantor DPRD Provinsi Maluku.

Ditanyai awak media di kantor Disperindag Maluku, Selasa (27/11), Gubernur mengatakan seharusnya, janji-janjinya kepada masyarakat Kilmury Kabupaten SBT sudah dianggarkan oleh masing-masing dinas.

Bahkan, Gubernur juga menyerukan agar persoalan ini ditanyakan kepada Sekda Maluku. “Tanya di Sekda. Janji saya dicatat dinas-dinas, mestinya mereka sudah anggarkan itu, kan janji 2017, 2018 study dulu. Sekarang fisik harus ada study lingkungan, Amdal satu tahun, tidak mungkin Amdal kita barengi dengan fisik, ada desain, baru akan kita lanjutkan, kalau tidak kita kena pelangaran,”jelas Gubernur.

Disinggung ada permintaan dari masyarakat Kilmury berupa sarana prasarana infrastruktur jalan, listrik maupun telekomunikasi, Gubernur mengatakan harus bersabar. Hal itu dikarenakan saat ini keuangan negara dalam kondisi terbatas.

“Silahkan itu hak mereka, Camat juga sudah datang ke saya, kalau listrik saya sudah sampaikan Indonesia Terang di 2021, Maluku juga akan terang di 2021, sabarlah. Negara punya uang terbatas, kita prioritaskan mana yang paling prioritas, yang jelas 2021 Maluku terang,”tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan mahasiswa tergabung dalam gerakan Save Kilmury mendemo Kantor Gubernur Maluku.

Mereka menuntut perhatian pemerintah daerah soal ketertinggalan pembangunan di salah satu wilayah paling terisolir di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) itu. Dalam demo tersebut, Gubernur Said Assagaff disebut telah menyebar hoax atau kabar bohong soal Kilmury.

“Apakah itu bukan hoax? Sudah sampai akhir masa jabatan Pak Assagaff, katanya Kelmury akan dikepung pembangunan infrastruktur. Tapi realisasi perkataan Pak Assagaff tidak pernah ada. Makanya kami datang untuk tagih janji,” kata Ibrahim dalam orasinya di depan Kantor Gubernur Maluku, Senin (26/11).

Anggota Save Kilmury ini menuturkan, sewaktu tiba di Kecamatan Kilmury akhir 2017, Assagaff bersama sejumlah pimpinan SKPD menyatakan awal 2018, Kilmury akan dikepung oleh pembangunan infrastruktur. Ternyata tidak ada seperti digembar-gemborkan oleh Assagaff. “Kami tidak pernah merasakan pembangunan itu. Janji Pak Gubernur hanya janji manis isapan jempol,” kata Ibrahim.

Faktanya, 73 tahun Indonesia merdeka, Kilmury belum sedikit juga tersentuh infrastruktur, baik jalan, jembatan, listrik, dermaga kapal atau jaringan telekomunikasi. Sebut saja listrik, kenyataannya masyarakat masih menggunakan lilin atau lampu pelita sebagai satu-satunya alat penerangan di malam hari.

“Kilmury seperti masih hidup di alam penjajahan. Tidak ada listrik, jalan lintas, dermaga kapal, sarana pendidikan dan kesehatan yang layak. Kilmury itu lebih tepat disebut laboraturium kemiskinan Maluku,” sentil Ibrahim.

Sementara itu, Koordinator aksi Mohdar Fotty menyatakan kekecewaan masyarakat Kilmury terhadap pemerintahan Said Assagaff-Zeth Sahuburua. “Saya dan masyarakat Kilmury tentu kecewa. Daerah yang lain mendapat perhatian sementara kami hanya dapat janji,” ujar Mohdar.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Maluku Anos Jeremias berjanji akan mengundang Pemprov Maluku untuk membahas Kilmury. Menurutnya, aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Kilmury tentu menjadi atensi atau perhatian DPRD Maluku, dan hal ini akan dibahas bersama pimpinan DPRD.

Dia juga berjanji Komisi C akan melakukan kunjungan ke Kecamatan Kilmury untuk melihat dari dekat persoalan utama yang dihadapi oleh masyarakat di kecamatan tersebut.

“Jumat 30 November nanti kita akan bersama-sama dengan Save Kilmury mengunjungi wilayah itu. Selepas dari Kilmury barulah kita mengundang dinas terkait, membahas soal permasalahan yang ada,” janjinya. (RUZ/MG3)