Sekilas Info

Mahasiswa Wakate Demo

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Seram Timur (SBT) khususnya kecamatan Watubela, Kesui dan Teor (Wakate) menggelar aksi damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Kamis (22/11).

Aksi tersebut menuntut DPRD Maluku melihat persoalan transportasi laut yang hingga kini masih di terjadi di tiga kecamatan tersebut.

Koordinator aksi, Hidayat Wara Wara dalam orasinya mengatakan, masyarakat Wakate layaknya anak tiri di provinsi Maluku. Betapa tidak, meskipun transportasi laut telah menjadi persoalan puluhan tahun lamanya, namun etikad baik pemerintah untuk menyelesaikan persoalan itu seakan tidak pernah ada.

“Harus ada perimbangan dong. Kok daerah lain mendapatkan kapal laut yang layak, sementara kita di Wakate tidak pernah ada. Kalaupun ada, itu kapal bekas yang tidak layak digunakan lagi. Makanya, kami datang ke DPRD menuntut anggota yang terhormat bisa memperjuangkan dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di daerah kami,”tegas Hidayat.

Menurutnya, selama itu wilayah Wakate terisolasi akibat tidak adanya sarana tranportasi laut. Dampaknya, tiga kecamatan tersebut terjadi kelangkaan sejumlah bahan pokok.

Dikatakan, bukan saja masalah transportasi laut, beberapa desa di Wakate hingga saat ini juga belum menikmati alat penerangan listrik. Warga masih menggunakan lilin sebagai alat penerang di malam hari.

“Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, beberapa desa di Wakate belum sedikitpun menikmati alat penerangan listrik. Mau sampai kapan masalah ini dialami masyarakat disana, kan sangat miris,”tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Maluku, Anos Jeremias mengatakan, persoalan transportasi laut sudah sering kali diperjuangkan DPRD Maluku di Kementerian Perhubungan. Hanya saja, janji-janji Maluku akan didatangi 10 kapal perintis belum juga terealisasi.

“Kami di komisi tidak tinggal diam. Kami terus koordinasikan dengan pihak Perhubungan Maluku untuk bagaimana dilanjutkan ke kementerian soal kapal-kapal yang dijanjikan. Tapi lagi-lagi, janji itu belum juga terealisasi,”paparnya.

Dia juga mengaku, setelah pembahasan KUA PPAS APBD 2019, komis C akan mengundang dinas terkait dan membahas secara teknis mengenai persoalan tersebut. “Kami nanti undang dinas terkait untuk kembali membahas persoalan ini. Ini aspirasi rakyat yang perlu diperjuangkan. Kami sudah sangat bersabar dengan menunggu janji-janji pempus. Maluku adalah wilayah kepulauan yang sangat membutuhkan transportasi laut,”terangnya. (MG3)

Penulis:

Baca Juga