KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Pembuatan Kartu Tanda Penduduk menjadi domain Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), bukan lembaga DPRD atau dinas lainnya. Namun, di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), kewenangan tersebut justeru diambil alih Calon Anggota DPRD Malteng yang kini menjabat Ketua DPRD Malteng, Ibrahim Ruhunusa.

Ruhunusa diduga memanfaatkan kewenangan yang dititipkan masyarakat kepadanya dengan merekrut anggota Disdukcapil Malteng melakukan perekaman e-KTP bagi sejumlah masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Leihitu, salah satunya di Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu, Malteng.

“Yang jelas ini tugasnya Pemda Malteng melalui Disdukcapil dan bukan lembaga lainnya. Tapi aneh, ternyata malah di tangani salah satu calon yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Malteng,” kata sumber Kabar Timur, kemarin.

Setelah mengambil kewenangan dinas lain, Ruhunussa memerintahkan staf Disdukcapil Malteng untuk turun ke beberapa desa di Leihitu melakukan perekaman e-KTP. Ironisnya, staf Disdukcapil tidak langsung ke kantor kecamatan atau melalui pemerintah desa melainkan mendekati tim-tim sukses Ruhunusa yang berdomisili di desa-desa tersebut.

“Desa yang didatangi staf Disdukcapil ini diantaranya Desa Negeri Seith, Negeri Lima dan Ureng. Mereka tinggal di rumahnya tim sukses (Ruhunussa). Padahal itukan tugasnya Disdukcapil melalui kantor kecamatan atau kepala desa setempat,” tandas sumber yang meminta namanya disimpan.

Menurutnya, mestinya perekaman e-KTP dilakukan sesuai prosedur. Karena menabrak aturan, Pemkab Malteng diminta mengevaluasi perekaman E-KTP dan ditinjau kembali. Atau paling tidak, program tersebut dihentikan sementara waktu sampai dipastikan sesuai kaidah.

“Kok Pemerintah tidak melakukan perekaman sesuai prosedurnya, malah hanya atas perintah ketua DPRD lalu kemudian masuk ke rumah-rumah melakukan perekaman yang hanya untuk pesanan orang-orangnya saja. Apakah ini tidak menyalahi aturan. Apalagi tahun politik seperti ini, apa saja akan mereka lakukan untuk menarik hati masyarakat untuk terpilih lagi sebagai anggota DPRD. Ini kan salah,” tegas sumber. (MG3)