KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Pemerintah Provinsi Maluku membentuk tim memperjuangkan nasib ribuan pelamar CPNS menghadap pemerintah pusat.

Pembentukan tim ini setelah digelarnya rapat koordinasi pelaksanaan seleksi CPNS 2018 dan evaluasi hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2018 di Kantor Gubernur, Jumat (9/11), menindaklanjuti hasil SKD, CPNS, dimana tingkat kelulusan di Maluku jauh dibawah kouta yang ditentukan.

Rapat dihadiri Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Walikota Tual Adam Rahayaan, Bupati Seram Bagian Timur Mukti Keliobas, Bupati Buru Selatan Tagop Sudarasono, Wakil Bupati Seram Bagian Barat Nus Akerina, Wakil Bupati Kepulauan Aru.

Menurut Wakil Gubernur, Zeth Sahuburua, tim ini dibentuk atas kesepakatan bersama Bupati dan Walikota se-Maluku, membicarakan permasalahan tersebut bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negera - Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Presiden Joko Widodo atau Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Kalau kita biarkan, anak-anak kita yang sudah tamat dari Perguruan Tinggi (PT) tidak bisa bikin apa-apa. Saya kira kita punya kewajiban. Jadi tidak saling salah menyalahkan tetapi mencari jalan keluar kira-kira bagaimana baiknya, sehingga anak-anak kita yang terdaftar baik di kabupaten/kota seluruh- Maluku maupun di provinsi bisa kita atasi,”ujar Sahuburua usai memimpin rapat yang berlangsung di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Jumat (9/11).

Menururnya, rendahnya tingkat kelulusan SKD dikarenakan Passing Grade-nya terlalu tinggi, yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) nilai 75, Tes Intelijensi Umum (TIU) nilai 80, dan Tes Kepribadian (TKP) nilak 143.

Dimana salah satu dari kategori ada yang tidak mencapai nilai passing grade yang ditentukan, maka dinyatakan tidak lulus dan hal ini dialami semua pelamar. “Ini yang harus kita bicarakan bersama-sama, sehingga ada kebijakan dari pempus terkait hal ini,”ucapnya.

Walaupun demikian, dirinya mengingat kepada seluruh pelamar untuk terus meningkatkan kualitasnya, sehingga kedepan ada lagi pembukaan CPNS, persoalan ini tidak akan terjadi lagi.

Bupati SBT, Mukti Keliobas, mengatakan, persoalan ini bukan hanya terjadi di Maluku, namjn hampir seluruh daerah di Indonesia. Dirinya mengingatkan, semua daerah yang terbentuk dalam tim, agar perjuangan ini tidak dilakukan secara pribadi atau masing-masing daerah tapi harus dilakukan atas nama provinsi dan melibatkan semua bupati/walikota.

“Sebab ini bukan bicara pribadi kabupaten, tapi bagaimana anak Maluku harus diperjuangkan untuk mendapatkan porsi yang sama di pemerintahan ini. Kalua bicara kualitas, saya pikir anak Maluku punya kualitas kok. Cuma karena kondisi yang tadi dijelaskan walikota bahwa dalam komputerisasi, jaringannya banyak hal. Tapi saya yakin upaya yang kita lakukan bersama-sama pasti ada hasil dan Pemerintah Pusat pasti mempertimbangkan itu,’’tandasnya.

Keliobas berharap, melalui perjuangan ini ada solusi konkrit, misalnya dengan menghitung ranking hasil SKD. “Itu yang kita inginkan seperti itu. mudah-mudahan dengan upaya perjuangan ini mudah-mudahan bisa sukses,”pungkasnya. (RUZ)