KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Sebanyak 28 dari 2.065 peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang lolos tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Donny Saimima menyebutkan, hanya 28 peserta tes SKD yang lolos dari kuota formasi untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sebanyak 302 orang.

Ratusan formasi itu masing-masing terdiri dari tiga untuk lulusan dengan predikat cumlaude dan penyandang disabilitas serta 296 formasi umum.

Menurutnya, sebenarnya 2.241 pelamar yang lolos seleksi adminitrasi, tetapi saat pelaksanaan tes SKD ternyata 176 tidak hadir. “28 pelamar yang lolos SKD itu harus mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang akan dilaksanakan pada 23 Nopember 2018,” ujarnya.

Donny menjelaskan, tes hari pertama pada 5 November 2018 yang dibagi atas lima sesi ternyata hanya 8 dari 866 pelamar yang lolos.
Hari kedua, (6/11) hanya 7 dari 783 peserta yang lolos dan hari ketiga(7/11) hanya 13 dari 416 peserta yang lolos. “Saya tidak bisa menjamin bahwa 28 peserta itu semua bisa lolos tes SKB pada 23 November 2018,” kata Saimima.

Gubernur Maluku, Said Assagaff kaget peserta lolos tes SKD CPNS ternyata tidak memenuhi kuota yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). “Saya kaget dan prihatin karena yang lolos tes SKD hanya 28 peserta,” katanya.

Karena itu, Pemprov Maluku akan menyampaikan laporan ke Kemenpan-RB, sekaligus berkoordinasi untuki meminta kebijakan agar kuota 322 CPNS 2018 itu terpenuhi.

Saimima menjelaskan, kuota 302 itu harus terpenuhi karena PNS yang pensiun pada 2018 lebih dari 300 orang. “Tes CPNS itu untuk mengisi bidang teknis yang dibutuhkan Pemprov Maluku, sekaligus mengurangi angka pengangguran,” katanya.

Dia mengeluhkan nilai ambang batas yang terlalu tinggi sehingga menyulitkan peserta CPNS di seluruh Maluku.

Dia berharap, untuk tes CPNS di tahun-tahun mendatang nilai ambang batas kelulusan tes CPNS di Maluku tidak menggunakan standar nasional. Karena akibatnya hanya sedikit peserta lolos SKD.

“Kami perlu meminta kebijakan pemerintah pusat untuk menurunkan nilai ambang batas untuk Maluku karena bila tidak, maka hanya sedikit lulusan perguruan tinggi di sini yang menjadi CPNS,” kata Saimima.

Selama pelaksanaan tes SKD di lingkup Pemprov Maluku tidak ada kendala seperti gangguan litsrik maupun jaringan internet. (AN/KT)