Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Utama

Usut Korupsi DD Rutah HMI Minta Polres Percepat

badge-check


					Ilustrasi Perbesar

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON  -Setali tiga uang dengan Kasatreskrimnya, AKP Syahirul Awap, Kapolres Malteng AKBP Raja Arthur Simamora tak merespon upaya konfirmasi Kabar Timur terkait progres pengusutan kasus dugaan korupsi dana desa Negeri Rutah. Lebih satu minggu, tiap hari dihubungi berkali-kali Syahirul Awap dan Raja Arthur tetap tak mengangkat telepon apalagi memberi konfirmasi.

Tidak seperti di awal proses penyelidikan kasus yang diduga lakon atau pemain utamanya adalah Plt Kepala Pemerintah Negeri Rutah Abdullah Lewenussa dan peran pembantu Ketua Saniri Ardiansyah Lewenussa itu, Kasatreskrim Polres Syahirul Awap malah koar-koar bukan hanya dugaan pemalsuan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Negeri Rutah tahun 2018 yang diusut. Tapi juga dugaan penyelewengan anggaran dana desa tahun 2015, 2016 dan 2017 itu.

Terkait sikap kedua punggawa Polri ini, Ketua Badko HMI Masohi Tahir Wailissa meminta Polres tidak surut mengejar mereka yang diduga terlibat. “Kita desak tindaklanjut laporan masyarakat dipercepat,” ujarnya kepada Kabar Timur, Jumat (5/11).

Menurut dia, banyak persoalan dan laporan dugaan penyalahgunaan DD dan ADD di Kabupaten Maluku Tengah, ini butuh kerja keras aparat penegak hukum sesuai tupoksi. Tapi jika Polres hanya berleha-leha, sementara banyak laporan masyarakat, masyarakat akan pesimistis kasus yang dilaporkan hasilnya sesuai harapan masyarakat.

Hingga tadi malam baik Kasatrekrim AKP Syahirul Awap maupun Kapolres Malteng AKBP Raja Arthur Simamora belum memberi informasi terkini atau progres terakhir pengusutan kasus yang diduga melibatkan Plt Kepala Negeri Rutah Abdullah Lewenussa dan Ketua Saniri Negeri Ardiansyah Lewenusssa.

Tinggalkan Balasan

Baca Juga

Pungli Parkir Pantai Mardika Ambon Bakal “Masuk” Jaksa 

22 Januari 2026 - 23:35 WIT

Membongkar “Dosa” Oknum  Jaksa di Kasus Fatlolon

22 Januari 2026 - 23:19 WIT

Maluku Tuntut Keadilan Fiskal dan Reformasi DAU Kepulauan

20 Januari 2026 - 22:32 WIT

Kodaeral Ambon Teken Pakta Integritas Transparansi Penerimaan Anggota Baru

14 Januari 2026 - 00:57 WIT

Desak “Presure” BPK Percepat Audit Korupsi PT Gidin Bipolo

12 Januari 2026 - 00:35 WIT

Trending di Maluku