KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku dilaporkan menurun. Namun, penurunan hanya terjadi di wilayah perkotaan. Sebaliknya, jumlah penduduk miskin di pedesaan justru meningkat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, pertumbuhan ekonomi Maluku mencapai 5,47 persen pada triwulan II (Agustus) 2018, terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 sebanyak 320.080 jiwa, lebih rendah dibandingkan Maret 2017 sebanyak 320.510 jiwa.
Jumlah penduduk di kota mengalami penurunan dari 6,58 pada September 2017 menjadi 6,22 persen pada Maret 2018. Sebaliknya, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan mengalami lonjakan. Pada September 2017 tercatat 26,60 persen, kini naik menjadi 26,64 persen.
Pengamat Ekonomi Makro dan Perencanaan Pembangunan dari Universitas Pattimura, Teddy Christanto Leasiwal menilai, hal ini disebabkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi.
Kecepatan pergeseran ini tidak diikuti dengan kecepatan perubahan atau peningkatan sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan kerja. Meski begitu, sambung Leasiwal, ini merupakan fenomena jangka pendek. Hal ini masih dapat diatasi dengan peningkatan SDM lewat pendidikan dan pelatihan.
“Ini fenomena jangka pendek. Dalam jangka panjang jika konsistensi pembangunan SDM dilaksanakan, maka ketimpngan dan kemiskinan bisa ditekan atau dikurangi,” kata Leasiwal, Rabu (1/11).
Selain kemiskinan, ketimpangan kesejahteraan di Maluku juga masih menganga. Angka Gini Ratio pada Maret 2018 sebesar 0,343, lebih tinggi dibanding tahun 2017 yakni 0,321. Kondisi ini menunjukkan, bahwa meski penduduk miskin berkurang dan tenaga kerja meningkat, namun ketimpangan antara penduduk miskin dan kaya masih melebar.
Menurut Leasiwal, hal itu disebabkan sebaran penduduk, pendapatan dan sumberdaya alam yang tidak terdistribusi merata. Solusi yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah, khususnya instansi terkait adalah memberikan pelatihan dan ketersedian lapangan pekerjaan atau meningkatkan investasi langsung.
“Karena investasi akan memberikan multiplier efek terhadap dorongan ekonomi, baik secara formal maupun informal. Solusi utama adalah pemeratan pendidikan, investasi dan dorong pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” demikian Leasiwal. (KT)
