KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Sebagian besar kepala pemerintahan desa dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) hal ini mengancam pengelolaan Dana Desa dan ADD di Kabupaten Maluku Tengah. Mirisnya, kondisi tersebut diperparah oleh tidak transparannya institusi penegak hukum, Kejaksaan atau Kepolisian dalam mengusut kasus.
“Bupati seharusnya ganti Plt-Plt ini dan segera instruksikan pemilihan Kades atau raja defenitif di desa-desa. Kalau Plt, itu rawan untuk dana desa dan ADD,.” ujar Ketua LSM Pukat Seram Fachri Assyatri kepada Kabar Timur, Rabu (31/10) melalui telepon seluler.
Aktivis anti korupsi ini menilai Plt Kades atau raja cenderung mempertahankan status quo atau kevakuman pemerintahan defenitif di desa dan negeri-negeri. Masa tugas sebagai Plt yang hanya 6 bulan, bisa molor sampai bertahun-tahun.
Anehnya, Bupati Malteng Abua Tuasikal membiarkan kondisi tersebut. Jabatan Plt yang hanya 6 bulan, diperpanjang beberapa kali. Di lain pihak tidak ada informasi dari Polres dan Kejaksaan Negeri Malteng berapa jumlah kasus dugaan korupsi Dana Desa dan ADD diusut.
“Kalau tidak transparan, patut dipertanyakan komitmen Polres dan Kejari Malteng mengawal kucuran dana pemerintah pusat itu seperti apa?,” ujar Assyatri.
Catatan Kabar Timur, kombinasi pemerintahan Plt dan tidak transparannya institusi penegak hukum di kabupaten Malteng terlihat di pengusutan kasus Dana Desa dan ADD Negeri Rutah, Kecamatan Amahai.
Negeri Rutah kini dipimpin seorang Plt yakni Abdullah Lewenussa. Terkait dirinya, Abdullah Lewenussa dengan Ketua Saniri Ardiansyah Lewenussa telah dilaporkan oleh sejumlah anggota Badan Saniri Negeri Rutah, dengan kasus dugaan pemalsuan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Negeri tahun 2018 ke Polres Malteng.
