Sekilas Info

Ini Jadwal Tes SKD Bagi CPNS

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - BKN akhirnya mengeluarkan jadwal pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi CPNS lingkup Pemprov Maluku dan tiga kabupaten/kota lainnya di Maluku yakni Kota Ambon, Maluku Tengah dan SBB.

Plt Kepala BKD Provinsi Maluku, Halima Soamole mengatakan pelaksanaan tes SKD bagi CPNS dilingkup Pemprov Maluku, Kota Ambon, Maluku Tengah dan SBB, akan berlangusng pada 5 hingga 7 November mendatang.

“Untuk lokasi tes, CPNS dilingkup Pemprov Maluku, di Korem 151/Bianiya, Batu Gajah Kota Ambon,” ungkapnya. Selanjutnya, pelaksanaan tes SKD CPNS Pemprov Maluku dibagi dalam lima sesi perharinya.

“Satu sesi itu 180 orang, jadi hari pertama (5 November), hari kedua 900 orang dan hari ketiga (7 November) 441 orang sehingga totalnya 2.241 sesuai jumlah yang lulus seleksi administrasi kemarin,”ungkapnya kepada Kabar Timur.

Sementara delapan kabupaten/kota lainnya, yakni : Kota Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, MTB, MBD, Buru, Bursel dan SBT yang menggunakan sistem CAT Mandiri sampai saat ini masih belum ditetapkan waktu pelaksanaan SKDnya oleh BKN. “Mudahan-mudahan dalam minggu-minggu depan sudah ada jadwalnya,”lanjutnya.

Agar lolos dari Tes SKD ini, para CPNS harus memenuhi passing grade tiga komponen utama yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

“TWK 75, TIU 80 dan TKP 143, itu sesuai Permen PAN Nomor 37 Tahun 2018. Jadi harus sesuai passing gradenya. Minimal harus mencapai standar untuk bisa lolos ke tahapan berikutnya,”jelasnya.

Kalau melebihi kuota, kata dia lagi, maka ranking akan menentukan lulus atau tidaknya pelamar CPNS dalam tes SKD.

Menyoal jumlah formasi yang kosong, dikatakan, total formasi CPNS yang kosong se-Maluku berjumlah 350 formasi dengan rincian, Lingkup Pemprov Maluku sebanyak 33 formasi, SBT 57, Buru 22, Buru Selatan 50, Maluku Tenggara 37, MTB 10, Kepulauan Aru 23, MBD 32, Kota Tual dua, Maluku Tengah 35, SBB empat, Kota Ambon 45 formasi.

Menyinggung, solusi mengatasi kekosongan itu, kata Soamole, nantinya akan diusul revisi formasi masing-masing PPK sesuai kebutuhan daerah. Dicontohnya, seperti formasi dokter ahli dan dokter gigi yang tidak ada pelamar diusahakan dialihkan ke dokter umum karena dokter umum cukup banyak pelamar.

Selainitu, Soamole mewanti-wanti bagi para CPNS agar jangan sampai menggunakan jasa calo CPNS. Pasalnya, bila kedapatan, akan langsung di black list sehingga memupus impian pelamar untuk menjadi PNS.

“Kalau ketahuan tidak dapat melanjutkan proses. Hal ini berkaca dari pengalaman yang terjadi di Sulawesi, selamanya tidak akan menjadi PNS dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tandasnya. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga