Sekilas Info

George Leasa : Jaksa Harus Proses!

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON - Akademisi menepis anggapan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, soal perlunya penegasan atau perintah majelis hakim di bagian amar putusan pada dokumen putusan  majelis.

Pasal 55 KUHP jadi dasar pertimbangan majelis hakim sehubungan peran Dirk Soplanit dan Wellem Patty dalam perkara korupsi Kredit Macet Jusuf Rumatoras Cs di Bank Maluku. Jaksa, harus memproses hukum kedua mantan pejabat bank tersebut. Sehingga stetmen para punggawa institusi Kejaksaan di pelbagai kesempatan, bahwa “tidak ada warga negara yang kebal hukum” menjadi terbukti.

Ahli Hukum Pidana Universitas Pattimura George Leasa menyatakan pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) kredit macet Bank Maluku  harus ditindaklanjuti oleh jaksa. Yaitu soal peran mantan Dirut Dirk Soplanit dan mantan Direktur Pemasaran dan Kredit Wellem P Patty dalam tindak pidana tersebut.

George menjelaskan, empat terdakwa masing-masing Jusuf Rumatoras, Matheos Mattitaputty, Eric Mattitaputty dan Markus Fangohoy telah berstatus hukum tetap di Mahkamah Agung RI. Itu berarti, fakta persidangan di pengadilan sebelumnya yakni Pengadilan Tipikor maupun Pengadilan Tinggi Ambon yang menjadi pertimbangan hakim juga menjadi tetap dan bertambah kuat.

“Dan pertimbangan majelis hakim, itu lah yang menjadi alat bukti. Tapi Jaksa harus memproses mereka. Untuk membuktikan ada atau tidak, peran mereka dalam menyuruh atau turut melakukan sesuai pasal 55 (KUHP) bersama-sama terdakwa satu, dua, tiga, dan empat itu,” urai George dihubungi Kabar Timur, tadi malam.

Akademisi menepis anggapan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, soal perlunya penegasan atau perintah majelis hakim di bagian amar putusan pada dokumen putusan  majelis.

Dijelaskan, sekalipun tidak tercantum penegasan majelis di bagian amar putusan, agar Jaksa membuka kembali kasus ini untuk Dirk Soplanit dan Wellem Patty, namun fakta persidangan kedua orang itu berperan menerbitkan Surat Penegasan Kredit dengan mengabaikan review dari Heintje R Pelapelapon selaku Direktur Kepatuhan ini lah yang menjadi alat bukti.

“Terserah anda (Jaksa) berpendapat apa, tapi menurut beta mereka harus diproses,” tegasnya.

Sesuai dokumen putusan yang dikantongi Kabar Timur, majelis hakim untuk masing-masing terdakwa menyatakan dua direksi PT Bank Maluku yakni Dirk Soplanit dan Wellem Patty telah memenuhi “unsur penyertaan” dalam Pasal  55 KUHPidana. Pada putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb dengan terdakwa Jusuf Rumatoras bin Rakiba Are dan putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb dengan terdakwa Matheos Adrianus Mattitaputty alias Buce, pernyataan tersebut sama.

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, untuk dapat mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan di atas, hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh terdakwa YUSUF RUMATORAS seorang diri melainkan juga ada peran dari MATHEOS ADRIANUS MATTITAPUTTY SE dan MARKUS F FANGOHOY selaku analis kredit pada PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon, pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara Plotting dan Berita Acara Taksasi yang terbukti tidak sesuai dengan fakta di lapangan, Direksi PT Bank Maluku yaitu, saksi DIRK SOPLANIT dan saksi W.P.Patty yang menerbitkan Surat Penegasan Kredit dengan mengabaikan hasil review dari saksi Heintje R.Pelapelapon selaku Direktur Kepatuhan pada Kantor Pusat PT BANK MALUKU sehingga oleh karenanya maka unsur penyertaan dalam pasal ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi” demikian bunyi pertimbangan majelis dalam dua putusan tersebut.

Peran “turut serta” Dirk Soplanit dan Wellem P Patty diuraikan dengan lugas dalam putusan terdakwa Jusuf Rumatoras. Di halaman-halaman terakhir putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb dengan tersangka bos PT Nusa Ina Pratama ini di situ dijelaskan, pada 2 April 2007, saksi Eric Mattitaputty S.E kemudian membuat Berita Acara Plotting. Di situ disebutkan, direksi meminta berita acara plotting dibuat sesuai keadaan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Padahal, berita acara dimaksud menurut majelis, tidak dibuat sesuai keadaan sebenarnya.

Akibatnya, berdasarkan hal tersebut, kredit terdakwa Jusuf Rumatoras diusulkan ke Kantor Pusat PT Bank Maluku. Direksi dalam hal ini Dirut yang saat itu dijabat oleh Dirk Soplanit membalas dengan menerbitkan Surat Penegasan Kredit Nomor DIR/429 tanggal 27 April 2007. Selanjutnya dari risalah putusan tersebut, meski Jusuf Rumatoras belum memenuhi kualifikasi dan persyaratan antara lain, jaminan tambahan terdakwa belum berstatus SHGB atas nama PT Nusa Ina Pratama atau masih berstatus SHP No. 02 atas nama Pemprov Maluku.

Tapi kemudian dilakukan perubahan klausul, yang mana penegasan kredit sebelumnya berbunyi “jaminan tambahan diikat sempurna sesuai ketentuan” diubah menjadi “jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Pakai yang sementara dialihkan haknya menjadi HGB, bila telah selesai diserahkan kepada Bank dan diikat secara AHPT serta bukti asli kepemilikan dikuasai oleh Bank”.

Akibat dari hal ini, menurut majelis hakim, akhirnya fasilitas kredit untuk terdakwa ditindaklanjuti dengan penerbitan perjanjian kredit dengan total kredit senilai Rp 4 miliar.

Terpisah, Kasipenkum Kejati Maluku ditemui di ruang kerjanya kemarin, kembali menegaskan, yang menjadi dasar bagi Jaksa penyidik membuka lagi kasus ini, jika ada penegasan majelis hakim di bagian amar putusan. Sebelumnya, Samy mengaku setelah dikroscek dengan JPU yang menuntut para terdakwa dalam perkara ini, tidak ada fakta persidangan yang mana majelis hakim memerintahkan Jaksa penyidik untuk membuka lagi kasus ini untuk Dirk Soplanit dan Wellem Patty.

“Itu sudah jelas, kenapa diulang-ulangi lagi berita (koran)nya?,” cetusnya dengan nada sesal. (KTA)

Penulis:

Baca Juga