KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Gubernur Maluku Said Assagaff memimpin rapat terbatas pembentukan tim penertiban area tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Tim terdiri dari TNI/Polri, dan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku.

Rapat pembentukan tim berlangsung selama dua jam di ruang rapat Gubernur Maluku, Selasa (18/9), juga akan menindak peredaran, penggunaan bahan beracun dan berbahaya (B3) yang telah merusak lingkungan di Kabupaten berjuluk Bupolo itu.

Pembahasan penanganan Gunung Botak dihadiri Kapolda Maluku, Irjen Pol. Royke Lumowa, Kejati Maluku Triyono Hartanto, Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Maluku, Brigjen TNI Khairully. Pangdam XVI/Pattimura diwakili Asintel Kolonel Inf R. Suranto dan Karo Ops Kasdam Kolonel Inf Ali Aminudin. Sementara Danlantamal IX Ambon diwakili Wakil Danlantamal Kolonel Marinir Supriyono.

Selain persoalan Gunung Botak, Muspida Maluku ini juga membahas kesiapan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Tingkat Nasional. Dimana, Kota Ambon menjadi tuan rumah. “Kita hidupkan kembali pos keamanan TNI/Polri di Gunung Botak,” tegas Assagaff.

Sebagai penanggung jawab keamanan, Gubernur menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian yang akan dibackup TNI. “Saya kira (Pos) harus permanen sekitar satu tahun atau lebih. Jangan dua atau tiga Bulan saja. Karena ditakutkan para penambang ilegal dan peredaran B3 terus berdatangan,” terangnya.

Penanganan persoalan Gunung Botak harus disikapi secara cepat dan tegas. Bila tidak, dikhawatirkan berdampak luas terhadap hal-hal yang tak diinginkan. “Kalau bisa mulai minggu-minggu depan ini sudah bisa diaktifkan. Untuk anggaran akan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Maluku,” jelasnya.

Assagaff meminta aparat kepolisian menindak tegas setiap kegiatan ilegal yang merusak lingkungan. Siapapun yang terlibat harus ditindak tanpa pandang bulu. “Siapapun yang terlibat harus ditindak, karena kita mau daerah ini aman,’’ tuturnya.

Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa kepada wartawan usai rapat tersebut mengaku, mendukung langkah Gubernur untuk pembentukan pos gabungan TNI/Polri, dan Pemprov Maluku.

“Akan ada kegiatan terpadu TNI, Polri dan aparat Pemda untuk melakukan ketertiban di Kawasan Gunung Botak. Keberadaan pos pengamanan ini akan memakan waktu bertahun-tahun, tidak hanya satu atau dua bulan saja, karena kegiatan yang terjadi telah merusak lingkungan,” tegas Royke.

Jenderal Bintang Dua ini akan menindak tegas para pelaku yang melakukan kegiatan ilegal. Apalagi merusak lingkungan. “Intinya tidak boleh beroperasi kalau tanpa ijin, merusak lingkungan dengan penggunaan sianida, mercuri atau segala macam bahan yang berbahaya. Kita akan tindak,” ucapnya.

Bukan saja warga sipil, tapi mantan Kakor Lantas Polri ini tidak segan menindak oknum aparat yang diketahui terlibat. “Apabila ada aparat yang terlibat akan dihukum tegas,” tandas Kapolda. (CR1)