Sekilas Info

Setelah Bupati SBT KPK Harus Periksa Umar

Umar Bilahmar. FOTO: IST/KABARTIMURNEWS

KABARTIMURNEWS.COM,BULA- Konon scan menscan tanda tangan pejabat daerah sudah menjadi kebiasaan di birokrasi Pemda SBT. Namun kebiasaan buruk tersebut jika dipakai mengusul proposal anggaran ke pemerintah pusat apa tidak cilaka dua belas? Diduga kuat tanda tangan scan ini dipakai pada proposal Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas yang turut diincar KPK.

Informasi yang dihimpun Kabar Timur, Mukti Keliobas konon tidak menandatangani satu pun dari sejumlah proposal yang jadi incaran lembaga superbody KPK. Terkait usulan anggaran APBN tahun 2017 untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur perumahan rakyat di Kabupaten SBT.

Sayangnya Bupati SBT ini relatif sulit dimintai konfirmasi. Ruang kerjanya hanya jadi tempat antrean sejumlah pimpinan OPD maupun staf lainnya. Belum lagi diantre masyarakat. Sementara para ajudan terkesan pilih-pilih sebelum mengijinkan seseorang masuk bertemu sang bupati.

Meski sebelumnya kepada awak media, Mukti mengaku ada menandatangani salah satu proposal dimaksud. Namun informasi terpercaya menyebutkan, Mukti hanya pasang badan untuk anak buahnya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan dugaan kuat mengarah Kepala Dinas PUPR Kabupaten SBT Umar Bilahmar yang mengajukan proposal tersebut ke pemerintah pusat melalui Yaya Purnomo, pejabat di kementerian keuangan. Yakni proposal permintaan APBN murni 2017 yang dibuat tahun 2016 kemudian disampaikan oleh Umar Bilahmar. Informasi menyebutkan, dia ditemani seorang kontraktor SBT  berinisial “H” saat bertemu Yaya.

Proposal akhirnya masuk ke Yaya setelah dokumen tersebut dilengkapi tanda tangan Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas. Tapi bukan tanda tangan asli melainkan discan. Namun bukan Umar yang menscan, dia diduga menyuruh sejumlah stafnya untuk melakukan hal itu. “Tanda tangan di Jakarta tahun 2017, saat pengurusan usulan proposal ikut bersama Umar pengusaha berinisial H kontraktor SBT, harusnya Umar diperiksa,” ungkap sumber, Selasa, kemarin.

Umar dan H menginap salah satu hotel di bilangan Cikini Jakarta pusat. Terkait ulah anak buahnya itu Mukti belum berhasil dikonfirmasi. Di lain pihak Umar Bilahmar saat dihubungi melalui telepon selulernya, terpisah menolak memberikan keterangan. “Apa? beta ada sekolah,” katanya dengan nada tinggi sebelum memutuskan sambungan teleponnya.

Namun menurut informasi, diduga ini dilakukan karena alasan waktu yang mepet. Mukti Keliobas sedang berada di Bula, Ibukota Kabupaten SBT. Meski begitu scan dilakukan tanpa sepengetahuan Mukti selaku Bupati. Umar dinilai bermaksud baik untuk mendapatkan anggaran daerah dari pemerintah pusat tapi mekanisme yang ditempuh salah besar dengan menscanning tanda tangan Mukti Keliobas.

Terkait perkara dugaan suap yang diendus KPK soal proposal usulan anggaran APBN-P tahun 2018, Pemda SBT diketahui tidak ada proposal tahun tersebut diusul Kabupaten SBT. Namun sebuah proposal tahun 2017 ditemukan di ruang kerja salah satu tersangka KPK itu, diduga adalah proposal yang diajukan oleh Dinas PUPR SBT yang dikepalai Umar Bilahmar. (KTA)

Penulis:

Baca Juga