Sekilas Info

Usut Lahan PLTMG Buru, Polres Gandeng Saksi Ahli

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Tujuh orang saksi telah diperiksa dalam kasus penyerobotan lahan yang diduga dilakukan PT.PLN (persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku. Selanjutnya, penyidik Satreskrim Polres Pulau Buru akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli.

Kasus tindak pidana penyerobotan lahan yang diduga dilakukan PLN UIP Maluku untuk membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) di Desa Lala, Kabupaten Buru, dilaporkan Moch Mukadar, pemilik lahan ke Polda Maluku, 30 Mei 2018 lalu. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Polres Pulau Buru.

“Untuk kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi. Selanjutnya kita juga akan berkoordinasi dengan ahli. Insya Allah dalam waktu dekat, kita akan koordinasi,” ungkap Kepala Polres Pulau Buru AKBP. Adityanto Budi Satrio, melalui Kasat Reskrim AKP. Ryan Citra Yudha kepada Kabar Timur, Senin (20/8).

Dalam koordinasinya, kata Ryan, pihaknya akan meminta bantuan ahli dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon. “Ahli biasanya kita minta bantuan dari Unpatti,” kata Ryan melalui telepon genggamnya.

Lahan proyek pembangunan PLTMG di Namlea sudah di tutup tanggal 23 Mei lalu. Tapi PLN UIP Maluku masih saja “keras kepala” dengan terus melakukan pembangunan. Diduga tidak memiliki etikad baik, Petuanan Liliali dan Moch Mukadar sebagai pemilik lahan, terpaksa menempuh jalur hukum dengan mendatangi Polda Maluku, Selasa (29/5).

Dua pemilik lahan sebesar 4 hektar lebih ini, bukan saja akan menempuh jalur hukum secara pidana, tapi juga perdata terhadap PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku, maupun Fery Tanaya yang menjual lahan bukan miliknya sebesar Rp 5 Milyar tahun 2016 lalu.

“Kami sudah berikan kesempatan kepada PLN untuk menyelesaikan permasalahan lahan sampai tanggal 23 Mei lalu. Karena tidak ada hasil, kami langsung tutup. Tapi PLN masih terus bekerja. Makanya kami akan laporkan PLN maupun Fery Tanaya ke Polda Maluku,” ungkap Moch Mukadar, salah satu pemilik lahan kepada Kabar Timur, Minggu (27/5).

Mukadar dan Raja Liliali Husen Bessy, mengambil langkah hukum sebagaimana kesepakatan dalam rapat bersama sejumlah pihak terkait di Markas Polres Buru pada Mei 2018 lalu. Dalam rapat itu, pemilik lahan memberikan waktu kepada PLN selama 3 Minggu. “Kami akan menempuh jalur hukum baik secara pidana maupun perdata,” kata Mukadar.

Feri Tanaya dilaporkan karena menjual tanah milik Petuanan Liliali sebesar 2 Ha lebih dan milik Moch Mukadar sebesar 2.87 Ha kepada PLN UIP Maluku berdasarkan ERPAK Belanda tahun 1938. Mirisnya, dalam transaksi jual beli, Fery Tanaya sedang menggugat Mukadar di MA.

Gugatan yang dilayangkan Fery Tanaya itu setelah menderita kekalahan dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negera (TUN) Ambon, Pengadilan Negeri Ambon, Kasasi Mahkamah Agung TUN serta PK Perdata di MA di tolak tanggal 30 Mei 2017.

“Di jual tanah masih dalam sengketa tingkat PK di MA. Dan kemudian PK Fery Tanaya di tolak. Yang kami heran, kenapa selama pertemuan dengan pihak PLN, Kejaksaan, Kepolisian yang berlangsung di Ambon sampai di Namlea, PLN tidak pernah mendatangkan Fery Tanaya secara langsung. Ini ada apa,” ungkap Mukadar.

Untuk diketahui, Fery Tanaya yang menjual tanah milyaran rupiah kepada PLN yang bertempat di Desa Lala, petuanan Negeri Lilialy dinyatakan kalah berdasarkan Keputusan PT. TUN Makassar No: 94/B/2014, Keputusan Kasasi MA. No 70 K/TUN/2015, Keputusan MA. No 937 K/PDT/2015, Keputusan PK MA. No 184/PK/PDT/2017, dan Keputusan MA. No: 761/K/PDT/2017. (CR1)

Penulis:

Baca Juga