KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) Maluku menggelar aksi demo di depan kantor Dinas ESDM Provinsi Maluku, Rabu (8/8), kemarin,  memprotes  penanganan masalah tambang di Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Dalam aksinya, mereka menyorot soal penannganan  tambang emas di Gunung Botak, yang tidak ada habisnya. Bahkan, sampai saat ini, masih terdapat ribuan penambang ilegal yang beroperasi di lokasi penambangan tersebut.

Bukan saja penambang liar yang jadi sorotan, tapi,  bahan-bahan kimia berbahaya  yang marak beredar di seputaran Gunung Botak hingga mencemari lingkungan disekitarnya, menjadi bahan dalam aksi tersebut.

Dinas ESDM Maluku yang membawahi bidang pertambangan dinilai tak cakap dalam mengurusi permasalahan di Gunung Botak yang sampai saat ini tak kunjung selesai.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Taufik Souwakil mengatakan, merujuk pada hasil penelitian dari Universitas Pattimura melalui Yusthinus T. Malle yang mengatakan jika keseluruhan Daerah Aliran Sungai (DAS) Waiapo terlah tercemat merkuri.

“Faktor inilah berdampak pada sektor perikanan lokal Kabupaten Buru secara kolektif. Kalau tidak diantisipasi sedini mungkin, pencemaran tersebut akan berdampak buruk dan mengancam kehidupan ekosistem di sekitar Gunung botak dan Pulau Buru,”kecam pendemo.

Apalagi, sejauh ini menurut pendemo, instruksi Gubernur Maluku agar  pihak terkait membentuk tim terpadu lintas sektoral untuk menanggulangi persoalan pencemaran lingkungan bisa terselesaikan agar lingkungan di Bumi Bufolo terhindar dari ancaman-ancaman pencemaran lingkungan yang lebih parah, nyatanya sampai saat ini tidak ada penanggulangan serius.

“Saat ini maraknya merkuri dan sianida di tambang emas Gunung Botak berkeliaran seperti siluman haus darah, hingga terjadi korban jiwa bahkan hewan ternak. Jika ini tidak ditangani baik, maka akan menjadi sejarah baru peristiwa Minamata pada tahun 1956 di Jepang terulang di Gunung Botak. Kalau Pemprov Maluku terkhususnya Dinas ESDM hanya melihat masalah di Gunung Botak adalah hal yang biasa-biasa saja,”ucap Sauwakil.

Dalam aksi mereka, AMPERA Maluku menuntut Pemerintah Provinsi Maluku khususnya Dinas ESDM harus transparansi dalam menangani masalah pengelolaan di Gunung Botak. “Dinas ESDM juga harus secepatnya mengevaluasi kinerja beberapa perusahan yang sampai saat ini beroperasi di tambang Gunung Botak,”tandasnya.

Pendemo ditemui Sekretaris Dinas ESDM Maluku, Peggy Suhetela untuk mendengarkan tuntutan mereka. Hanya saja, usai mendengar tuntutan pendemo, Suhitela enggan memberikan keterangan apapaun dan hanya mengambil kertas pernyataan sikap dari para pendemo saja.

Sama halnya ketika saat coba dikonfirmasi wartawan, Suhitela sambil tergesa-gesa bergegas meninggalkan kantor. (RUZ)