Sekilas Info

Rumah Pusaka Salampessy Direnovasi, Pemda Diminta Adil

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Pengurus Forum Komunikasi Masyarakat Pengungsi Pelauw (FKMPP) dan Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Hatuhaha Waelapia (DPP AMHW) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Negeri Pelauw, untuk bersikap adil melihat rencana renovasi rumah pusaka milik soa besar dari marga Salampessy, secara sepihak. Sebab, dapat memicu konflik baru.

Pemda dinilai membiarkan pengungsi Pelauw diusir saat kembali membersihkan rumah terbakar dan sejumlah rumah soa termasuk marga Salampessy pada 23 Agustus 2015. Sementara rencana renovasi rumah besar Salampessy kali ini, tetap dibiarkan. Padahal, rumah pusaka Salampessy itu merupakan salah satu penyebab konflik saudara pecah antar sesama warga Pelauw tahun 2012 lalu.

Ketua Umum DPP AMHW, Zulkarim Salampessy dalam rilisnya yang diterima Kabar Timur kemarin menjelaskan, konflik sosial yang terjadi di Desa Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah pada 11 Februari 2012, menjadi puncak dari sederetan konflik sejak tahun 1983 silam.

Awal mula konflik saudara pecah setelah adanya perubahan penentuan tanggal 1 Muharam tahun 1983, yang merupakan penyimpangan dari ajaran dan aturan Hatuhaha yang telah dipraktekan turun-temurun masyarakat Pelauw.

Konflik pecah kala itu setelah sekelompok kecil masyarakat Pelauw bermarga Salampessy secara sepihak melakukan renovasi rumah adat dengan dukungan hampir sebagian besar masyarakat yang pro dengan perubahan penentuan tanggal 1 Muharam.

“Hal ini dilakukan secara sepihak tanpa berkoordinasi dengan keluarga besar marga Salampessy. Sayangnya, dari sekian banyak konflik sosial yang terjadi dalam rentang waktu itu tidak satu pun yang diselesaikan baik secara hukum adat yang berlaku di Hatuhaha maupun hukum Negara RI,” ungkap Salampessy.

Konflik pada tahun 2012 mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, 450 rumah terbakar dan sebagian masyarakat Pelauw mengungsi di Desa Rohmoni Kecamatan Pulau Haruku dan Air Besar Kota Ambon.

Sejak konflik pecah, penyelesaiannya, rehabilitasi dan rekonstruksi damai hingga detik ini tak kunjung terlaksana sebagaimana arahan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 lalu.

“Perintah UUD 1945, UU No 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; PP No 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Arahan Mendagri yang memerintahkan Pemerintah Daerah Maluku Tengah dan Provinsi Maluku untuk melakukan Penyelesaian Konflik tidak kunjung dilaksanakan,” jelasnya.

Adanya renovasi rumah adat Salampessy secara sepihak itu, tambah Salampessy, dikhawatirkan akan kembali menyulut konflik sosial baru antara sesama warga Pelauw di Desa Pelauw.  Olehnya itu, pengurus DPP AMHW memandang perlu untuk mendesak Pemerintah, khusunya Pemda Maluku, Pemkab Maluku Tengah, dan Pemerintahan Negeri Pelauw, agar dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dengan adil. Meletakkan porsi pembangunan rumah pusaka sesuai aturan selama ini yang menjadi kebiasaan turun temurun warga adat negeri Pelauw.

“Kepolisian Daerah Maluku atau Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease untuk segera melakukan penegakan hukum secara tegas dengan cara memproses hukum pelaku yang diduga menjadi dalang pengaturan pembangunan kembali rumah pusaka Salampessy Besar di Negeri Pelauw, karena dianggap sebagai provokator,” pintanya.

Pangdam XVI/Patimura dan Polda Maluku diminta berupaya semampunya agar pembangunan rumah adat Salampessy agar tidak dilakukan. “Karena itu merupakan objek sengketa dan menjadi salah satu alasan konflik terjadi yang menyebabkan adanya pengungsi selama enam tahun mendiami negeri tetangga yakni Rohomoni,” tandasnya. (CR1)

Penulis:

Baca Juga