Sekilas Info

Terpidana Kredit Macet Bank Maluku SerahkanDiri

RUZADY ADJIS/KABAR TIMURnews

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Terpidana perkara kredit macet pada Bank Maluku-Malut Tahun 2006 Rp 4 miliar, Matheus Adrianus Matitaputy alias Buce  menyerahkan diri dan langsung dieksekusi jaksa ke Lapas Klas IIA Ambon, Rabu, kemarin.

Matitaputy dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 2120 K/Pid.sus/2017 tanggal 21 Maret 2018 dimana dalam amar tersebut Matitaputy dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 8 (delapan) bulan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas kejaksaan Tinggi Maluku, Samy Sapulette kepada wartawan di kantor Kejati Maluku, Ambon, Rabu (25/7), kemarin membenarkan eksekusi terhadap terpidana korupsi tersebut.

Dikatakan,  terpidana kredit macet datang menyerahkan diri. “Beliau datang sendiri menyerahkan diri untuk dieksekusi,”tandasnya singkat.

Eksekusi terpidana kredit macet Matheos Matitaputy alias Buce sempat tertunda karena yang bersangkutan diketahui sedang di Jakarta menjalani perawatan intens di sebuah rumah sakit.

Diberitakan sebelumnya,  dua terpidana perkara korupsi kredit macet Bank Maluku juga sudah digelandang ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Ambon,  beberapa waktu lalu. Mereka adalah Eric Matitaputty dan Markus Fangohoy, dua analis kredit dan treasury bank.

Eric Matitaputy sesuai amar putusan Mahkamah Agung RI diganjar kurungan penjara 7 tahun dan denda Rp 500 juta, subsidair 8 bulan kurungan penjara. Sementara Markus Fangohoy, diganjar kurungan 8 tahun penjara, denda Rp 500 juta, subsidair 8 bulan penjara.

Kasus ini berawal dari terdakwa Jusuf Rumatoras, Direktur PT. Nusa Ina Pratama dalam tahun 2006 lalu mengajukan permohonan kredit modal kerja pembangunan KPR Poka Grand Palace lewat surat permohonan nomor 99/ABN/NIP/200 tanggal 22 Maret 2006 yang ditujukan kepada pimpinan PT.BM cabang utama Ambon sebesar Rp4 miliar.

Terdakwa kemudian melakukan wawancara dengan Eric Matitaputty selaku analis kredit dan mengatakan bahwa dana kredit bagi PT. NIP diperlukan segera mungkin untuk membangun perumahan Pemprov Maluku di kawasan Poka guna menanggulangi korban kerusuhan atau bencana sosial Ambon yang tidak memiliki rumah.

Dalam mengajukan permohonan kredit, terdakwa Yusuf melampirkan sejumlah dokumen diantaranya IMB 648.3.1240 tanggal 26 Oktober 2005 atas nama Pemprov Maluku dan Wali Kota Ambon sebanyak 137 unit KPR tipe 75, 54, serta tipe 43 namun IMB tersebut buka atas nama PT. NIP.

Kemudian terdakwa mengajukan surat perjanjian kerjasama pemprov dengan PT. NIP, surat persetujuan DPRD Maluku tanggal 5 Agustus 2005, surat ukur tanah, dan sejumlah dokumen lainnya.

Dia juga menggunakan sertifikat hak pakai nomor 02 atas nama pemprov sebagai jaminan tambahan dalam permohonan kredit dan berjanji kepada saksi Erik Matutaputty bahwa dalam waktu dekat akan diserahkan sertifikat hak guna bangunan.

Kemudian terdakwa Yusuf bekerjasama dengan Eric selaku analis kredit sehingga pada saat melakukan kunjungan nasabah tanggal 2 April 2007, Eric merekayasa berita acara kunjungan nasabah.

Dimana bukti kepemilikan atas jaminan tambahan dicatat dengan status SHGB atas nama PT. NIP milik Yusuf, padahal kenyataannya status tanah seluas 18.220 meter persegi itu masih sebatas hak pakai dan pemiliknya adalah Pemprov Maluku.

Permohonan kredit ini akhirnya disetujui Matheus Matitaputty selaku kepala cabang utama tanggal 30 April 2007 dan sampai akhir tahun 2008, terdakwa belum mengembalikan pinjaman tersebut. Terdakwa juga mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengembalian kredit, namun sampai saat ini yang dikembalikan hanya sebesar Rp300 juta.

Saksi Markus Fangohoy yang berkas dakwaannya terpisah juga berperan membantu Yusuf dengan cara menerbitkan dokumen pengusulan kredit untuk perpanjangan waktu kredit bagi PT. NIP selama satu tahun tanpa dasar jaminan yang jelas.

 (RUZ/KTA)

Penulis:

Baca Juga