KABARTIMURNEWS.COM,AMBON - Perencanaan itu harus berbasis bukti dan nantinya diperluas di daerah Maluku ini agar percepatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Maluku tidak menjadi angan-angan lagi.

Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon dipercaya Pemerintah Pusat melalui kerjasama Kementrian Sosial RI mendampingi empat desa di Maluku untuk penanggulangan masalah kemiskinan.

“Untuk tahun 2018, Unpatti diberi kepercayaan mendampingi empat desa, yakni: Desa Hila dan Desa  Seith di Maluku Tengah  (Malteng), dan dua Desa di Kota Ambon; Masing-masing, Desa Leahari dan Desa Hutumuri,” ungkap Dr Muspida, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Perencanaan dan Sistim Informasi, Unpatti Ambon, kepada wartawan usai meluncur Program “Desa Sejahtera Mandiri”  (DSM), di Gedung Rektorat Unpatti, Selasa, kemarin.

Unpatti mengambil bagian dalam kerjasama ini, lanjut dia, didasari pada posisi Maluku dalam angka kemiskinan yang belum berubah. “Unpatti dan Ukim telah membangun penanggulangan kemiskinan berbasis data. Intervensi Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan tidak datang dengan programnya sendiri, tapi program yang berbasis data. Itu yang dilakukan Unpatti,” ungkap Muspida.

Menurutnya, peluncuran program “DSM” dan Focus Discussion  mengusung tema: “Percepatan Pembangunan Desa dan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial” merupakan kerjasama Kementerian Sosial RI yang diinisiatif Unpatti sendiri.

Selanjutnya, Program DSM ini dalam action nantinya  melibatkan mahasiswa-mahasiswi Unpatti yang mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN). “Mereka turun langsung ke tengah-tengah masyarakat desa melihat potensi, mencari akar masalah hingga merekomendasi solusinya agar desa yang tadinya miskin menjadi berkembang, yang berkembang menjadi mandiri,” paparnya.

Dari data BPS, kata dia, pemilihan empat desa tersebut sebagai pilot project karena tiga desa itu statusnya masih berkembang dan satu sudah mandiri. Dalam konteks ini, Unpatti bangun sebuah konsep yang nantinya diterapkan melalui pendekatan mahasiswa KKN atau yang disebutnya dengan KKN tematik.

“Katakanlah jika yang berkembang adalah sektor perikanan, kita akan turunkan mahasiswa yang sudah didik mendata potensi dan masalahnya lalu memberikan solusi. Potensi ikan kita cukup besar, tapi hampir sebagian besar masyarakat miskin kita berada di wilayah pantai. Inikan ironis sekali dan Ini yang dilihat Unpatti,” paparnya.

Dikatakan, keterbatasannya selama ini KKN hanya bagian dari sistem kredit program. “Saat ini kita coba KKN kita (Unpatti) di harmonisasi dengan potensi yang ada di masyarakat. Melihat dan mencari solusi rekomendasi untuk kita salurkan kepada kementerian-kementerian terkait,”jelasnya.

Kedepan, dia berharap, program DSM ini menjadi Pilot Project dalam rangka pemberian intervensi pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan. “Kita ingin berkolaborasi dengan semua Institusi Pemerintah yang terlibat dalam proses penanggulangan kemiskinan di pedesaan. Kalau kita bisa bersinergi model ini akan menjadi lebih baik,” saran Muspida.

Dikatakan, Unpatti punya Bank data, desa mana, Potensinya apa, masalahnya apa, intervensinya bentuknya bagaimana. “Nantinya pemerintah mau membentuk program boleh berkolaborasi bersama Unpatti sehingga semua program bisa berjalan baik dan mindseat masyarakat yang sebelumnya ketergantungan menjadi mindseat mau berkembang dan mandiri,”sambungnya.

Terpisah Ketua Pusat Kajian Perdesaan Universitas Pattimura Ambon, Dr. Ega yang juga tersebut pemateri program “DSM” menyampaikan, saat ini sesuai Data BPS maupun Kementerian Desa per Maret 2018, angka kemiskinan di Maluku masih tinggi yakni 18,12 persen hanya turun 0,17 persen dari tahun sebelumnya.

“Kalau tahun kemarin 18,29 persen artinya kita turun tapi sangat lambat dan itu tidak akan mungkin mengejar kedudukan posisi wilayah lain. Kita tiga kali lipat harus ada perbaikan-perbaikan untuk permasalahan kemiskinan, jika dibandingkan dengan Maluku Utara,”tuturnya.

Dari 1.198 atau hampir 1.200 desa yang ada di Maluku, 61,13 persen desa masuk dalam kategori tertinggal, 37 persen desa berkembang dan desa mandiri baru 1 persen. “Dalam indeks pembangunan desa pun, Maluku masih didominasi  desa tertinggal dan desa berkembang, dan pergerakan desa mandiri awalnya dari 3 naik menjadi 21 desa. Masih ada seribuan desa yang berada dalam kondisi tertinggal dan berkembang,”ungkapnya.

Maka dari itu, lanjut dia, Unpatti bekerjasama dengan Kementerian Sosial melakukan akselerasi percepatan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan desa dan perlindungan sosial yang disebut Desa Sejahtera Mandiri menghadirkan satu konsep desa Sejahtera di Maluku.

Bahkan, kata ega, melalui Focus Group Discussion (FGD)ada pengkayaan muatan-muatan dari desa melalui raja, juga dari para Profesor di Unpatti serta dari dinas-dinas di Provinsi dan Kabupaten sehingga dipastikan bahwa data menjadi persoalan penting dan kelembagaan menjadi solusi juga.

Data yang ada pada pemerintah dalam kaitannya untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan adalah DDT yang dikelola Kementerian sosial tidak lagi dikelola TP2K Kemensos dalam hal ini Pusdatin sehingga data-data ini perlu di up-date dari tahun ke tahun agar by name by adress bisa tepat.

“Jadi betul-betul data yang kita punya data yang valid. Untuk itu dari begitu banyak konsep yang Unpatti punya perlu dibangun Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa sebagai sebuah lembaga untuk up dating data ditingkat desa yang tentu bekerja sama dengan para pendamping dari Kemensos yang ada di desa sehingga data-data ini bisa di up dating juga orang-orang yang tinggal disitu,”tuturnya lebih jauh.

Nantinya, ada empat hal yang dikerjakan oleh Puskesos, pertama sebagai pusat data dan informasi, kedua pusat penampung keluhan masyarakat, ketiga pusat verivalidasi data dari tahun ke tahun dan keempat pusat pendataan program-program.

“Kalau empat fungsi berjalan baik maka ada ketertiban di desa untuk mengelola potensi Sumber Daya Sosial, Sumber Daya Ekonomi dan kemudian data yang keluar dari desa adalah data yang valid untuk ditransfer ke tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional. Dengan demikian penanganan penanggulangan kemiskinan di Maluku bisa tepat sasaran,”terangnya.

Selain itu juga sudah ditetapkan indikator-indikator yang nantinya menjadi fokus KKN, sehingga harapannya desa-desa ini menjadi desa mandiri dan nantinya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk mewisudakan daerah itu.

Dan jika ini berhasil dengan baik, kata Ega melanjutkan, maka ini menjadi knowledge managemen Unpatti untuk di best practice ke daerah lain. “Dan itu mahal, perencanaan itu harus berbasis bukti dan nantinya diperluas di daerah Maluku ini agar percepatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Maluku tidak menjadi angan-angan lagi,”tandasnya.

Sejuah ini, kata Ega, masalah krusial dalam penanggulangan kemiskinan terletak pada SDMnya. Hakikatnya KKN ini merubah mindseat masyarakat menjadi mandiri ditingkat desa. Tugas KKN ini memberdayakan manusia, agar bisa diberdayakan dengan kuat. Dana Desa  bisa dipakai dengan baik maka harus punya data yang valid baik itu data kemiskinan manusia, data kemiskinan wilayah maupun data lain yang harus di susun ditingkat desa yang bisa dimasukkan ke dalam web melalui sistem android sehingga bisa diakses oleh dinas-dinas terkait.

“Saya kira ini kontribusi Unpatti yang bekerjasama dengan Kementerian Sosial dimulai dengan empat desa kalau kita jalan dengan baik, kedepan kita bisa jalan dengan jumlah desa yang banyak lagi. Tentunya butuh kerjasama pemerintah kabupaten di Maluku termasuk nanti dengan Pemerintah Provinsi Maluku untuk dukungan dana dari APBD I, APBD II, ADD/DD,”pungkasnya. (RUZ)