KABARTIMURNEWS.COM,AMBON – Perencanaan itu harus berbasis bukti dan nantinya diperluas di daerah Maluku ini agar percepatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Maluku tidak menjadi angan-angan lagi.
Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon dipercaya Pemerintah Pusat melalui kerjasama Kementrian Sosial RI mendampingi empat desa di Maluku untuk penanggulangan masalah kemiskinan.
“Untuk tahun 2018, Unpatti diberi kepercayaan mendampingi empat desa, yakni: Desa Hila dan Desa Seith di Maluku Tengah (Malteng), dan dua Desa di Kota Ambon; Masing-masing, Desa Leahari dan Desa Hutumuri,” ungkap Dr Muspida, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Perencanaan dan Sistim Informasi, Unpatti Ambon, kepada wartawan usai meluncur Program “Desa Sejahtera Mandiri” (DSM), di Gedung Rektorat Unpatti, Selasa, kemarin.
Unpatti mengambil bagian dalam kerjasama ini, lanjut dia, didasari pada posisi Maluku dalam angka kemiskinan yang belum berubah. “Unpatti dan Ukim telah membangun penanggulangan kemiskinan berbasis data. Intervensi Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan tidak datang dengan programnya sendiri, tapi program yang berbasis data. Itu yang dilakukan Unpatti,” ungkap Muspida.
Menurutnya, peluncuran program “DSM” dan Focus Discussion mengusung tema: “Percepatan Pembangunan Desa dan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial” merupakan kerjasama Kementerian Sosial RI yang diinisiatif Unpatti sendiri.
Selanjutnya, Program DSM ini dalam action nantinya melibatkan mahasiswa-mahasiswi Unpatti yang mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN). “Mereka turun langsung ke tengah-tengah masyarakat desa melihat potensi, mencari akar masalah hingga merekomendasi solusinya agar desa yang tadinya miskin menjadi berkembang, yang berkembang menjadi mandiri,” paparnya.
Dari data BPS, kata dia, pemilihan empat desa tersebut sebagai pilot project karena tiga desa itu statusnya masih berkembang dan satu sudah mandiri. Dalam konteks ini, Unpatti bangun sebuah konsep yang nantinya diterapkan melalui pendekatan mahasiswa KKN atau yang disebutnya dengan KKN tematik.
“Katakanlah jika yang berkembang adalah sektor perikanan, kita akan turunkan mahasiswa yang sudah didik mendata potensi dan masalahnya lalu memberikan solusi. Potensi ikan kita cukup besar, tapi hampir sebagian besar masyarakat miskin kita berada di wilayah pantai. Inikan ironis sekali dan Ini yang dilihat Unpatti,” paparnya.
Dikatakan, keterbatasannya selama ini KKN hanya bagian dari sistem kredit program. “Saat ini kita coba KKN kita (Unpatti) di harmonisasi dengan potensi yang ada di masyarakat. Melihat dan mencari solusi rekomendasi untuk kita salurkan kepada kementerian-kementerian terkait,”jelasnya.
Kedepan, dia berharap, program DSM ini menjadi Pilot Project dalam rangka pemberian intervensi pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan. “Kita ingin berkolaborasi dengan semua Institusi Pemerintah yang terlibat dalam proses penanggulangan kemiskinan di pedesaan. Kalau kita bisa bersinergi model ini akan menjadi lebih baik,” saran Muspida.
Dikatakan, Unpatti punya Bank data, desa mana, Potensinya apa, masalahnya apa, intervensinya bentuknya bagaimana. “Nantinya pemerintah mau membentuk program boleh berkolaborasi bersama Unpatti sehingga semua program bisa berjalan baik dan mindseat masyarakat yang sebelumnya ketergantungan menjadi mindseat mau berkembang dan mandiri,”sambungnya.
Terpisah Ketua Pusat Kajian Perdesaan Universitas Pattimura Ambon, Dr. Ega yang juga tersebut pemateri program “DSM” menyampaikan, saat ini sesuai Data BPS maupun Kementerian Desa per Maret 2018, angka kemiskinan di Maluku masih tinggi yakni 18,12 persen hanya turun 0,17 persen dari tahun sebelumnya.
