KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Pengamat Politik asal Universitas Pattimura (Unpatti), Said Lestaluhu, mendukung penuh langkah kepala daerah di Provinsi Maluku bersama DPRD untuk mengevaluasi tunjangan anggota dewan, sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Said mengatakan, arahan pemerintah pusat tersebut penting untuk diimplementasikan di tingkat pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, kondisi ekonomi yang fluktuatif serta beban anggaran daerah menuntut kebijakan yang lebih sensitif terhadap situasi masyarakat.
“Patut untuk setiap kepala daerah mengevaluasi (tunjangan anggota dewan). Apa yang diambil oleh pemerintah pusat, itu bisa diimplementasikan di pemerintah kabupaten/kota,” kata Said, di Ambon, Minggu, 14 September 2025.
Ia menilai, dalam kondisi sulit pasca berbagai dinamika nasional, efisiensi penggunaan anggaran perlu menjadi prioritas. Said juga menyoroti adanya anomali ketika di satu sisi masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, namun pemerintah justru menaikkan gaji pejabat.
“Para pejabat itu dipilih langsung oleh masyarakat. Justru mereka harus punya nilai sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Said menegaskan, setiap kepala daerah juga perlu bijak menyikapi penggunaan APBD agar selaras dengan aspirasi publik, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah, terutama di Maluku.
“Ini tentunya harus di sikapi dengan bijak oleh setiap pemerintah daerah. Sehingga penggunaan APBD di setiap Kabupaten/kota beradaptasi seperti kondisi keadaan masyarakat di setiap daerah,” pungkasnya. (*/KT)
