KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, terlilit tunggakan utang Rp 388 juta, ke pihak ketiga.
Utang ratusan juta rupiah untuk pengadaan alat tulis kantor dan instalasi listrik yang belum dibayarkan itu, terjadi sejak tahun 2024 kemarin kepada Toko Meter.
Gerah karena sekretariat lembaga wakil rakyat tersebut, belum melunasi utang hingga tahun ini, Pengusaha Toko Meter, Tabita, melaporkannya kepada Walikota Ambon, Bodewin Wattimena.
Laporan itu disampaikan saat berlangsungnya program Walikota Jumpa Rakyat (WAJAR), yang dipusatkan di Balai Kota, Jumat 22 Agustus 2025.
Menanggapi laporan tersebut Walikota mengungkapkan adanya kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Sekretariat DPRD yang tidak menyalurkan pembayaran sesuai peruntukan.
“Mestinya anggaran untuk kegiatan A seharusnya dibayarkan ke A. Bukan sebaliknya dialihkan ke kegiatan B atau C. Ini pelanggaran serius,” sergahnya.
Menurut dia, terkait permasalahan ini Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah tandatangani surat pernyataan diatas meterai dan menyatakan bertanggungjawab atas anggaran yang tidak dibayarkan.
Bukan itu saja, hingga tahun 2025 , sejumlah kewajiban lain misalnya tiket dan perjalanan dinas juga belum dilunasi.
Orang nomor satu di Pemkot Ambon itu, menegaskan pihak Inspektorat telah dilibatkan untuk melakukan investigasi.
PPTK tersebut akan menjalani pembinaan oleh BKD dan tidak lagi diberi kewenangan mengelola nggaran.
“Jika penyelesaian internal tidak ada solusi, silahkan tempuh jalur hukum. Pengusaha tidak boleh dirugikan,”ingatnya.
Walikota menuturkan pihaknya akan menyelesaikan persoalan ini melalui proses pengawasan internal.
“Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran, maka tidak menutup kemungkinan membuka bagi apparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan terhadap permasalahan ini,”sergahnya. (KTL)
