KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan memperketat tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku.
Di tengah catatan positif keberhasilan Pemprov Maluku menembus Zona Hijau pencegahan korupsi, lembaga antirasuah ini tetap memberi lampu kuning terhadap tiga area rawan yang mendesak untuk dibenahi.
Hal ini disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Selasa, 17 November 2026.
Menurut dia, berdasarkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), capaian integritas Maluku masih berada di bawah angka 72,9 persen atau masuk dalam kategori rentan.
Rekaman data menunjukkan skor integritas Maluku berada di angka 63,12 pada 2024 dan 66,56 pada 2025. Melihat kondisi ini, KPK memetakan tiga area utama yang menjadi titik rawan dan wajib mendapat pengawalan ekstra:
Tiga area rawan tersebut yang meliputi pembenahan mekanisme pengusulan dan pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD secara prosedural maupun substansial, penguatan tata kelola belanja hibah agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada pelayanan public.
Selian itu, evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa di setiap perangkat daerah dengan dukungan penuh APIP menjadi sorotan utama KPK yang wajib dibenahi untuk memperkuat pencegahan korupsi di Maluku.
“Sinergi antara KPK, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Pemprov Maluku, dan DPRD menjadi kunci utama dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah ini,” tegas Maruli di hadapan jajaran eksekutif dan legislatif Maluku.
Di balik catatan evaluasi tersebut, pertemuan strategis ini juga mencatatkan kabar baik. Di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath, Pemerintah Provinsi Maluku tercatat berhasil keluar dari “Zona Merah” dan masuk ke Zona Hijau (Zona Terjaga) dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK Tahun 2025.
Capaian ini diraih berkat pembenahan delapan area intervensi utama, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan aset, penguatan APIP, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyambut baik pendampingan KPK dan Kemendagri. Ia menegaskan seluruh catatan dan rekomendasi KPK bukan untuk dihindari, melainkan disikapi dengan langkah nyata.
Bahkan, dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh kesepahaman perbaikan termasuk aturan main dana hibah, pokir DPRD, hingga pencegahan benturan kepentingan telah dituangkan secara resmi dalam berita acara yang wajib ditindaklanjuti paling lambat akhir Desember 2026.
“Semangat utama dari rapat koordinasi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Pembenahan tidak perlu menunggu pembentukan satuan tugas khusus; setiap perangkat pemerintahan harus langsung menjalankan tanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya,” tegas Hendrik.
Gubernur menegaskan, reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi adalah harga mati guna mewujudkan fondasi Maluku yang maju, adil, dan sejahtera, sekaligus mendongkrak kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat.
Rapat koordinasi penting ini turut dihadiri oleh Direktur Korsup Wilayah V KPK Maruli Tua Manurung beserta tim, Fungsional Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Boyke Martz Siagian, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, Wakil Ketua DPRD Johan Lewerissa, Sekda Maluku Sadali Ie, Kepala Perwakilan BPKP Maluku Bagus Putu Santika, serta jajaran pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku. (KT)























