KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Kesenjangan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Provinsi Maluku disoroti. Hal ini terjadi disebabkan adanya ketimpangan distribusi tenaga pendidik dan kepala sekolah (Kepsek) belum merata.
“Terkait pemerataan kepsek, saat ini sedang disusun formulasi baru untuk penempatan begitunjuga tenaga pendidik terutama di wilayah 3T yang selama ini jarang sekali diminati. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan,” singgung Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saoda Tethol kepada wartawan di balai rakyat karang panjang, Ambon, Rabu 23 Juli 2025.
Menurutnya, hingga saat ini banyak sekolah di daerah 3T kesulitan mendapatkan kepsek maupun guru yang bersedia mengabdi.
Terkait kondisi itu, Pemerintah Provinsi Maluku, didorong agar tidak hanya membuat regulasi tetapi juga memberikan dukungan dalam bentuk anggaran sebagai insentif bagi para guru dan kepsek yang bersedia mengajar di daerah-daerah pelosok.
“Harus ada semacam support, berupa insentif atau jasa, supaya menjadi semangat bagi para guru untuk benar-benar mau mengabdi di sana,” pintanya
Saoda mengungkapkan persoalan lain yang menurutnya perlu segera dibenahi, yakni maraknya pembukaan sekolah baru di berbagai daerah tanpa mempertimbangkan sebaran dan ketersediaan tenaga pendidik. Hal ini penting lantaran banyak sekolah kekurangan guru dan berdampak pada kualitas pendidikan.
“Contohnya di Seram Bagian Timur (SBT), satu desa bisa punya satu SMA. Bayangkan kalau ada 10 desa, berarti 10 SMA, dan masing-masing butuh guru. Sementara kita masih kekurangan SDM,” jelasnya.
Ia mengusulkan agar sekolah-sekolah yang tidak memiliki jumlah siswa memadai dapat digabungkan kembali, untuk menjaga efisiensi dan kualitas pengajaran.
“Ini yang kami dorong, agar sekolah-sekolah seperti itu dilebur kembali menjadi satu. Apalagi pemerintah saat ini sedang mendorong konsep Sekolah Rakyat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi untuk memperkecil pembukaan sekolah baru yang tidak efektif,”tuturnya.
Tak hanya itu, Saoda juga menyentil mutu lulusan SMK yang dinilai belum maksimal.
“Banyak alumni yang tidak mampu bersaing atau menjadi pelaku usaha di bidang keahliannya. Khususnya SMK pertanian, mereka lulus tapi tidak menjadi contoh atau tidak punya keahlian yang benar-benar bisa diterapkan di tengah masyarakat,”ungkapnya
Sebagai solusi tambahan, sejumlah anggota Komisi IV mengusulkan agar dilakukan rotasi guru dari sekolah di pusat kota ke desa-desa. Langkah ini diyakini bisa membantu pemerataan dan mengisi kekosongan guru di daerah-daerah yang selama ini kurang diperhatikan.
“Kita butuh pemerataan, tidak boleh ada anak negeri yang tertinggal hanya karena mereka tinggal jauh dari kota. Pendidikan adalah hak semua anak bangsa,”tutup Saoda mengakhiri komentarnya. (KTL)
