KABARTIMURNEWS.COM, AMBON– Kabar gembira, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Guru SMA dan SMK di Maluku yang tertunggak sejak tahun 2024, Kamis, 17 July 2025, kemarin, sudah mulai dibayarkan, atas petunjuk Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
“Atas petunjuk Pa Gubernur, kemudian Kadis Pendidikan bergerak cepat dan sekarang ini ada beberapa sudah selesai. Misalnya Kota Ambon sudah SP2D berarti sudah selesai pembayaran,”ungkap Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, kepada wartawan di kantor Gubernur, kemarin.
Dia mengatakan, yang sudah berproses sampai di keuangan, mulai dari sekolah, UPT, Dinas Pendidikan dan diverifikasi BKD ke keuangan di verifikasi terus bayar. “Yang sudah berproses sampai Rabu kemarin itu Kota Ambon jumlah sekolahnya ada 45 SMA dan SMK sudah selesai dan sudah pembayaran,” kata Kasrul.
Menurutnya, masalah TPP guru, konsen dan berkomitmen terhadap hak-hak ASN. Bukan hanya guru tetapi juga Nakes.
Dia menjelaskan, sejak tahun kemarin, guru SMA dan SMK di Maluku belum dapat TPP sebagaimana mestinya. Hal ini diakibatkan karena sebagian besar mengalami kesulitan di dalam mengimplementasikan sistem yang sudah di bangun oleh BKD, Keuangan, dan Dinas Pendidikan dengan berbagai alasan.
“Ada daerah- daerah yang internetnya susah. Kemudian ada faktor tata kelola yang di UPT maupun sekolah yang bersangkutan sehingga prosesnya lambat,” katanya.
Sebut dia, yang saat ini sementara proses di Keuangan yakni Kabupaten Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara dan Kota Tual. “Ini satu atau dua hari ke depan sudah selesai pembayaran,”tukasnya.
Sedangkan untuk Kabupaten Maluku Tengah kurang lebih 95 persen sudah selesai dari 93 SMA dan SMK di wilayah Pamahanunusa. “Berarti ini tinggal beberapa sekolah lagi,”sebutnya.
Sedangkan Kabupaten Aru sudah didampingi maupun difasilitasi dan di verikasi oleh Dinas Pendidikan serta verifikas di BKD. “Sementara Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, MBD dan KKT lagi berproses, kalau kita presentasi kira-kira itu MBD sudah diatas 80 persen,”terangnya.
Menurutnya, komitmen pimpinan daerah mulai dari Gubernur, Pa Gubernur, Wagub dan Sekda sangat konsen terhadap masalah ini.
“Pointnya adalah supaya TPP 2025 ini tidak berlarut-larut. Ini yang Katong harap selain kerjasama sama dari Kadis Pendidikan dan jajaran UPT juga teman teman guru serta kepala sekolah agar managemen mengatur supaya hal ini tidak terjadi lagi. Katakanlah sekolah yang agak jauh yang tidak ada jaringan misalnya jangan paksa online misalnya. Tetapi dia manual sistim,” sebutnya.
Dia melanjutkan, artinya kalau absennya finger print tetap finger print hanya tidak terintegrasi dengan kantor Gubernur . “Sedangkan teman-teman guru dan kepala sekolah yang dekat-dekat kaya kita Ambon misalnya jangan sampai segilah. Ini kan Pa Gubernur sudah berkomitmen, kalau kita tidak urus diri kita siapa lagi yang urus,”pintanya.
Tegas Kasrul jangan sampai ulah satu atau dua orang oknum guru maupun kepala sekolah menggangu yang lain untuk mendapatkan TPP. “Karena sistim sekarang ini kalau kita mengajukan satu kali katakanlah Maluku Tengah itu harus secara keseluruhan. Kalau ada sekolah yang ketinggalan nanti hangus,”ingatnya. (KTL)
