KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Anggota DPRD Maluku dari Partai Gerindra, menilai penggunaan anggaran Rehabilitasi Rumah Dinas (Rumdis) Gubernur, di kawasan Mangga dua, Ambon, masih dalam kategori wajar.
Pasalnya, anggaran sekira Rp 14 miliar untuk rehab seluruh ruangan Rumdis serta feneture yang kosong pasca masa pemerintahan 5 lima tahun sebelumnya.
Pendapat ini, diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saoda Tethol, yang juga politisi Partai Gerindra, kepada wartawan di rumah rakyat, Karang Panjang, Ambon, Rabu, 25 Juni 2025.
Kata dia, pekerjaan rehab Rumdis yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku merupakan aset negara/daerah, bukan milik pribadi. Apalagi lima tahun sebelumnya tidak ditempati, sehingga kondisinya terlihat memprihatinkan.
“Mungkin dianggap tidak wajar dari anggaran, bukan fantasis tetapi sampai mendekati Rp14 miliar. Jadi kalau memang hari ini kondisi Rumdis terlihat kosong melompong, memprihatinkan, memang anggaran yang digunakan itu wajar,” ucapnya.
Anggaran untuk rehab Rumdis jelasnya, sesuai rencana awal hanya mencapai Rp8 miliar. Sayangnya anggaran tersebut masih kurang karena berbagai faktor.
Sehingga dari hasil pembahasan lanjutan, alokasi anggaran bertambah. Hal ini dikarenakan saat melakukan rehab, dinas terkait tidak melakukan survei. Padahal hal itu sangat dibutuhkan.
“Di kediaman Gubernur sudah tidak ada seluruh peralatan yang selama ini menjadi aset Pemda sudah tidak ada. Apakah Gubernur harus tidur dilantai. Apakah Presiden kalau datang tidur di tikar, kan tidak mungkin,” ungkapnya.
Dia mengaku, ruang-ruangan yang disiapkan hari ini, kamar Presiden, Wapres, para menteri itu. “Makanya pada saat kedatangan Menteri Bapenas datang dan meminta Gubernur untuk tinggal di Rumdis, ternyata Pak Gub menyampaikan minta maaf Rumdis belum selesai, karena tidak digunakan atau ditinggalkan kurang lebih 5 tahun. Jadi kalau ini menjadi polemik, ini sungguh aneh, miris,”tuturnya.
Ia berharap, polemik yang terjadi tidak diperpanjang, mengingat apa yang telah dibuat untuk pemeliharaan aset daerah yang selama ini terbengkalai dari pemerintahan sebelumnya.
“Jadi kalau di politisir Gubernur habiskan anggaran, tidak. Masih wajar. Bahkan anggaran yang ada saja masih kurang, karena barang-barang yang digunakan nantinya tidak terlalu mewah dan mahal, yang penting bisa ditempati,”sentilnya. (KTL)
