KABARTIMURNEWES.COM, AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berupaya meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum dan ekonomi sebagai bentuk pemberdayaan perempuan dengan melakukan sosialisasi pemberdayaan perempuan di Desa Hative Kecil Kota Ambon.
“Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Maluku berbenah untuk memaksimalkan tugas dan fungsi yaitu untuk kesejahteraan perempuan dan anak di Provinsi Maluku,” kata Kepala Bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga Dinas PPPA Maluku Maimunah Tualeka dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Minggu.
Kegiatan yang diikuti oleh puluhan perempuan dari berbagai kjenjang usia itu menggandeng komunitas keperempuanan yaitu Forum Puspa Manise. “Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi ini melibatkan kaum perempuan dan anak serta mitra lainnya untuk sama-sama melihat isu perempuan dan anak dari berbagai segi,” ujarnya.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan di Maluku pada bidang politik, hukum dan ekonomi harus dilakukan dari tingkat RT yakni dengan menggelar berbagai macam kegiatan sosialisasi dan pendampingan terkait permasalahan perempuan pada bidang tersebut.
“Karena sekarang ini populasi perempuan dan laki-laki itu sudah sangat mendekati seimbang. Mungkin juga perempuan dan anak di Hative Kecil pun demikian, sebagai tambahan, untuk Provinsi Maluku sekarang ini kurang lebih 69, 2 persen adalah perempuan dan anak,” katanya menjelaskan.
Dengan melibatkan perempuan mulai dari tingkat RT akan dapat dengan mudah menemukan potensi untuk memberdayakan serta mengatasi masalah yang dihadapi.
“Kita perlu lihat potensi positifnya maupun permasalahan yang menghalangi untuk kita dapat ambil langkah mengatasinya secara bersama. Sebab itu sebagai kunci untuk bagaimana kita dapat menyejahterakan perempuan dan anak, untuk kita dapat memposisikan diri sebagai satu kekuatan penting agar dapat menciptakan masa depan yang gemilang bagi perempuan dan anak,” katanya menjelaskan.
Selain itu, kata dia, perlindungan perempuan dan nak serta kesetaraan gender dalam bidang politik, hukum dan ekonomi merupakan agenda besar yang jadi perhatian pemerintah daerah dan pusat. Untuk itu kegiatan sosialisasi keterlibatan perempuan dalam bidang politik dan hukum ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam menunjang kerja desa.
“Selanjutnya hasil dari pertemuan tersebut dijadikan rekomendasi untuk dijalankan baik oleh pemerintah desa maupun Dinas PPPA,” katanya. (AN/KT)
