KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Terdapat delapan skema implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang sudah jalan di Program Pendidikan (Prodi) Kehutanan. Masing-masing Prodi Ilmu Lingkungan, Prodi Pengolahan Hutan dan Prodi Kehutanan.
Namun baru Prodi Kehutanan sudah implementasi. Sedangkan prodi ilmu lingkungan dan pengolahan hutan baru 2 tahun berjalan pelaksanaannya.
Untuk Prodi Kehutanan yang sudah implementasi antara lain magang di sesama Unpatti, kemudian pertukaran mahasiswa, dan magang di kampus lain.
“MBKM salah satu yang paling banyak itu di universitas lain, Unpatti sendiri dan di lingkup pemerintahan. Dalam hal ini lingkup Kementerian Kehutanan di Provinsi Maluku,” ungkap Dr. M. Tjoa, S. Hut. MP yang juga Ketua Jurusan Kehutanan Universitas Pattimura kepada Kabar Timur (19/6/2024).
Para mahasiswa tersebut bekerja di perusahaan-perusahaan kayu, meubel dan proyek pembibitan. “Kemudian kita juga ada magang di UNHAS dan UGM. Itu beberapa kegiatan MBKM yang kita buat,” ungkapnya.
Selain itu pihaknya juga ada bikin kegiatan learning lecture dengan universitas lain. Salah satunya dari universitas luar, yakni dari Australian University dan University British Colombia dan itu sudah berjalan.
Selain itu ada kegiatan praktisi mengajar dimana pihak perusahaan sendiri yang datang mengajar. Termasuk pihak birokrasi pemerintah juga datang mengajar di jurusan.
Sementara dari sisi mitra ada yang bersedia mengajar namun ada juga yang tidak. Sementara kendala biasanya dari sisi mitra ada yang bersedia ada juga yang tidak.
“Kalaupun bersedia biasanya itu juga terbatas ya, karena terkait dengan pendanaan-pendanaan. Ya, itu yang jadi kendala selama ini untuk ke luar daerah, sementara mahasiswa selalu siap. Jadi kendala hanya dari mitra,” ujarnya.
Kemudian dari pemerintah daerah, seperti Dinas Kehutanan kemudian UPT Kementerian Kehutanan. Seperti Balai Lingkungan Hidup, Balai Pemantapan Konservasi Hutan, intinya ada 6 balai.
“Kalau itu tidak ada hambatan untuk pelaksanaan magang tersebut ya, mereka selalu terima dengan baik,” aku Ketua Jurusan Kehutanan Unpatti itu.
Sambung dia yang jadi masalah adalah pembiayaan mahasiswa ke luar daerah kecuali yang dibayar oleh Kementerian-Dikti. Seperti ke UGM, UNHAS dan lokasi-lokasi lain yang relevan dengan Kehutanan. “Dari situ kami dapat dana,” akui Dr. M. Tjoa. Hut. MP. (KTA)
