Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Utama

PT BPS Menghindar Dari Tanggungjawab

badge-check


Istimewa/KABARTIMURNEWS Perbesar

Istimewa/KABARTIMURNEWS

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON – Mangkirnya pihak PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS) dari panggilan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku membuat Ketua Komisi B DPRD, Everd Karmite geram. Everd menilai BPS sengaja menghindar dari tanggungjawab.

“Yang pasti saya kesal karena unda-ngan kami tidak dihargai. BPS tidak ada itikad baik mempertanggungjawabkan sejumlah masalah yang terjadi di Maluku khusunya di Tambang Emas Gunung Botak Kabupaten Buru,”kesal Karmite kepada awak media di Baileo Rakyat Karang Panjang Am-bon, Rabu (26/9).

Dia mengatakan, masalah di tambang emas gunung botak sudah terlampau serius. Guna  mendata setiap dugaan kasus yang ada, komisi B membutuhkan kehadiran BPS untuk menanyakan hal tersebut.

Tapi, undangan yang disampaikan komisi B DPRD Maluku diabaikan pihak BPS. BPS memandang sepertinya tidak ada hal penting yang perlu dibahas bersama lembaga pengawasan di daerah itu.

“Masalah ini sudah amat serius. Makanya kami undang BPS sehingga pihak komisi juga bisa mengetahui persoalan yang sebenarnya. Kalau sudah seperti ini, itu berarti ada kesengajaan untuk menghindari tanggungjawab,”tandasnya.

Politisi asal Partai PDIP itu berharap, kedepannya, pihak BPS harus bisa menghargai setiap undangan yang dilayangkan komisi B DPRD Maluku. Jika tidak demikian, maka komisi B akan berpendapat lain terhadap BPS.

Artinya, komis akan menilai bahwa PT. BPS lah yang sudah menyebabkan masalah kerusakan lingkungan di Kabupaten Buru. Sebab, tidak ada data akurat yang dimiliki pihak komisi dari tangan BPS itu sendiri.

“Kita panggil untuk melihat dan membahas kasusnya. Tapi kalau tidak hadir, maka darimana kita mendapatkan informasi yang detail. Nah, tentunya, dari minimnya informasi itu, kita akan tegaskan kalau memang benar BPS lah yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Buru,”paparnya.

Dia juga berharap agar media di Maluku bisa bersama-sama untuk melihat persoalan yang terjadi di Maluku. “Masalah di Buru itu adalah masalah rakyat. Makanya saya minta dukungan media dalam rangka menangani masalah ini,”harapnya.

(Mg3)

Tinggalkan Balasan

Baca Juga

15 Hari di Luar Daerah per Bulan: Pemerintahan KKT Dinilai “Jalan Setengah Mesin”, DPRD Didesak Ambil Sikap

25 Juli 2026 - 20:17 WIT

Pelni Ambon & Tim Gabungan Perketat Pengawasan Kapal dari Penyelundupan Satwa Dilindungi dan Barang Terlarang

22 Juli 2026 - 21:30 WIT

BKKBN Maluku & Muslimat NU Bergandengan, Ubah Edukasi Stunting Jadi Aksi Nyata Lewat “Ibu Asuh”

21 Juli 2026 - 20:33 WIT

Ini Strategi Pemprov Maluku di Blok Masela Biar Putra Daerah Tak Cuma Jadi Penonton

21 Juli 2026 - 20:21 WIT

Menanti Blok Masela: Pelni Ambon Siap “Tancap Gas” Jika Arus Logistik Mulai Membanjir

17 Juli 2026 - 00:14 WIT

Trending di Maluku