KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Puluhan pemuda menamakan diri mahasiswa Taniwel raya unjuk rasa di kantor DPRD Maluku, Senin (28/9). Demonstran menuntut lembaga politik itu menutup perusahaan tambang marmer di kecamatan Taniwel, kabupaten Seram Bagian Barat.
Mendatangi gedung dewan di kawasan Karang Panjang Ambon sekitar pukul 11.20 WIT, pendemo mendesak parlemen menolak kehadiran perusahaan marmer di daerah itu karena dianggap tidak membawa dampak kepada masyarakat adat setempat.
“Kehadiran perusahaan tambang marmer, justru merugikan masyarakat Taniwel,” teriak pendemo.
Selama ini pengelolaan sumber daya alam di Taniwel hanya menguntungkan pihak tertentu. “Kami minta dewan menutup tambang marmer di Taniwel. Kami minta surat legitimasi dari dewan tutup tambang marmer. Surat dari dewan jadi pegangan kami,” tegas pendemo.
Demonstran ditemui Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut dan Ketua Komisi II DPRD Maluku Saodah Tethol, dan Sekretaris Dewan Bodewin Wattimena. Namun, ditolek pendemo. Mereka menuntut ditemui Ketua DPRD Maluku Lucki Wattimury. “Kami tidak mau ketemu anggota dewan atau wakil ketua. Kedatangan kami hanya ketemu ketua dewan,” pinta mereka.
Namun, Sekwan menjelaskan kepada para pendemo bahwa Wattimury tidak berada di tempat. Pendemo akhirnya, bersedia ditemui Sairdekut dan Tethol. “Kalau ketua tidak ada wakil ketua yang mewakili. Jadi sama saja. Wakil ketua juga berhak mengambil keputusan,” kata Tethol.
Dia berjanji, tuntutan pendemo akan disikapi dengan mitra terkait. Setelah rapat, pihaknya akan turun ke Taniwel melihat perusahaan tersebut. ‘’Kalau suarakan aspirasi, kami akan sikapi. Kami di sini karena pilihan masyarakat. Kami berpihak kepada rakyat. Besok (hari ini) kami rapat dengan Dinas ESDM Maluku, sikapi tuntutan adik-adik,” tandasnya.
Sementara itu, Sairdekut menegaskan, DPRD Maluku terikat tata cara dan mekanisme, sehingga tuntutan pendemo tidak langsung diikuti. “Kami minta Komisi II segera rapat dengan mitra tindaklanjuti ini. Komisi akan rapat dan tinjau di lapangan lihat langsung. Kalau minta tolak tambang, ada mekanisme. Tidak ada surat keluar kalau belum ada musyawarah seluruh pimpinan dan anggota dewan,” tegas dia.
Pendemo berharap ketika rapat Komisi II dengan mitra mereka dilibatkan dalam rapat. Tujuanya agar mereka ikut mengawal tuntutan yang disampaikan. Setelah mendengar penjelasan dewan, mereka meninggalkan gedung wakil rakyat itu. (KTM)
