KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Bau busuk dugaan korupsi dalam program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku kian menyengat.
Kasus pemotongan fee anggaran sebesar 10 persen yang melibatkan lingkaran kekuasaan kini berbuntut panjang.
Gerah dengan praktik lancung tersebut, Koalisi OKP dan LSM Provinsi Maluku secara tegas mendesak Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari SBT untuk tidak tebang pilih dan segera memeriksa FA adik kandung Bupati SBT, yang diduga kuat terlibat dalam pusaran pemotongan dana ini.
Pernyataan keras itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Kaffe Ara, Kawasan Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Senin, 26 Oktober 2026.
Penanggung jawab kegiatan, Muhammad Rumodar, membeberkan pihaknya telah mengantongi bukti-bukti valid terkait praktik lancung pemotongan fee tersebut.
Salah satu contoh nyata yang diungkap adalah pemotongan dana revitalisasi salah satu Sekolah Dasar (SD) di SBT senilai Rp125 juta.
“Fakta dan bukti konkret sudah kami kantongi, termasuk saat terjadi pemotongan di Hotel Surya, Bula. Setelah proses pencairan, kepsek dipanggil ke Hotel Surya untuk dimintai potongan fee 10 persen. Fotonya ada, pelaku yang melakukan transaksi juga ada,” beber Rumodar dengan tegas.
Tak hanya itu, Koalisi OKP dan LSM Maluku juga menyoroti langkah progresif aparat penegak hukum.
Berdasarkan informasi yang mereka terima, tim penyidik Pidsus Kejari SBT bersama Kejati Maluku sebelumnya telah melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp1 miliar di Dinas Pendidikan SBT.
Dengan naiknya status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan, Rumodar mendesak Kejari SBT untuk menunjukkan taringnya tanpa pandang bulu.
“Kalau sudah naik tahap penyidikan, artinya sesuai hukum acara, bukti permulaan sudah dikantongi. Siapa saja dalang di balik pemotongan anggaran ini harus dipanggil, diperiksa, dan ditetapkan sebagai tersangka jika terbukti,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Maluku, Alfian Hulihulis, menegaskan pengawalan ini murni demi penegakan hukum dan akuntabilitas publik.
Penggunaan dana yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 serta Peraturan Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen No. M2400/C/HK.03.01/2025 semestinya berjalan transparan tanpa ada ruang bagi praktik pungli.
Tak sekadar mendesak pengusutan pidana, koalisi ini juga menuntut transparansi menyeluruh dari berbagai lini pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten SBT didesak untuk menjelaskan langkah pengawasan yang ditempuh sekaligus memastikan tidak ada tekanan terhadap kepala sekolah terkait pungutan liar tersebut.
Hal senada juga diarahkan kepada Dinas Pendidikan SBT agar terbuka mengenai mekanisme sosialisasi, pengawasan penggunaan dana, hingga penanganan aduan masyarakat.
Selain itu, fungsi pengawasan DPRD SBT turut diuji untuk aktif menelaah carut-marut program ini sesuai kewenangannya.
Tekanan lebih lanjut juga diarahkan kepada Gubernur Maluku dan Kementerian Dalam Negeri agar turun tangan mengevaluasi tata kelola pemerintahan di SBT, termasuk menelaah kebijakan kontroversial terkait pergantian kepala sekolah yang dipersoalkan.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi integritas penegak hukum di Maluku. Publik SBT menanti langkah berani Kejari SBT untuk membongkar tuntas aliran dana haram revitalisasi pendidikan—yang seharusnya mencerdaskan anak bangsa, justru diduga menjadi ladang pundi-pundi bagi oknum tak bertanggung jawab. (KT)
