KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ambon mencatat angka yang cukup mengejutkan dalam peta kesehatan daerah.
Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 274 orang di Kota Ambon dinyatakan positif terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV).
Angka ini menjadi alarm keras bagi seluruh lapisan masyarakat untuk tidak lagi menutup mata terhadap perilaku berisiko.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Johan F. Norimana, menegaskan virus ini tidak mengenal kasta atau komunitas tertentu. HIV adalah ancaman nyata bagi siapa saja yang melakukan perilaku berisiko.
“Hindari seks berisiko dan penggunaan jarum suntik bergantian. Ini berlaku bagi masyarakat umum, bukan hanya komunitas tertentu. Siapa pun memiliki risiko yang sama jika melakukan perilaku berisiko,” ujar Johan di Ambon, Senin, 9 Februari 2026.
Ia juga menekankan pentingnya kembali ke nilai-nilai norma dan agama sebagai benteng pertahanan pertama pencegahan.
Dinkes Ambon kini bergerak agresif. Penemuan kasus tidak lagi pasif menunggu di RS, melainkan aktif melalui skrining yang melibatkan LSM, relawan, komunitas, hingga pendamping pasien.
Johan memastikan hampir seluruh Puskesmas di Kota Ambon kini sudah siap melayani pasien HIV, mulai dari pemeriksaan hingga pendampingan medis.
“Skrining HIV itu penting, meskipun merasa sehat dan hidup normal. Tidak perlu malu dan jangan panik. Penemuan dini adalah kunci kualitas hidup yang lebih baik,” tegasnya.
Salah satu hambatan terbesar penanganan HIV di Ambon bukanlah ketersediaan obat, melainkan stigma sosial. Dinkes Ambon berkomitmen memberikan pelayanan setara tanpa diskriminasi.
Ada tiga pilar utama penanganan HIV di Ambon, diantaranya: Edukasi Berkelanjutan: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola penularan yang benar. Penghapusan Stigma: Menghentikan pengucilan terhadap Orang Dengan HIV (ODHIV) dan Solidaritas Komunitas: Membangun lingkungan yang mendukung proses pengobatan pasien.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memutus rantai penularan. Hilangkan stigma, ciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Setiap pasien berhak atas layanan kesehatan dan edukasi yang layak tanpa rasa takut didiskriminasi,” pungkas Johan. (AN/KT)
