KABARTIMURNEWS.COM.TIAKUR-Pentingnya penguatan keamanan mengingat MBD berada di wilayah perbatasan langsung antarnegara.
Suasana kantor Bupati Maluku Barat Daya (MBD) tampak lebih dinamis pagi itu. Di sela agenda kerja daerah, Bupati Drs. Benyamin Th. Noach, M.T. menghadiri secara resmi agenda Rakorendal Pengelolaan Kawasan Perbatasan 2025 yang melibatkan 18 gubernur serta sejumlah bupati/wali kota dari wilayah perbatasan Indonesia.
Kehadiran Bupati MBD dalam forum strategis nasional ini menjadi sorotan, mengingat posisi MBD sebagai salah satu garda terdepan Republik Indonesia.
Bupati menyampaikan sikap tegas: pembangunan kawasan perbatasan harus menjadi prioritas negara dalam RPJMN 2025–2029 dan tidak boleh lagi dipandang sebagai agenda pinggiran.
“MBD adalah beranda depan Indonesia. Dari sinilah wajah bangsa terlihat. Karena itu, pembangunan perbatasan harus dirawat, diperkuat, dan dipercepat. MBD bukan wilayah pinggiran — ini titik strategis negara,” tegas Bupati MBD dalam forum itu.
Dalam pernyataan resminya, Bupati Noach menekankan bahwa wilayah MBD memiliki peran geopolitik penting karena berbatasan langsung dengan negara tetangga dan berada di jalur perlintasan laut internasional.
“Kami berada di posisi strategis. Untuk itu, pembangunan wilayah terluar tidak boleh hanya dibicarakan; harus dieksekusi dengan konsisten dan terukur,” ujarnya.
Menurut Noach, tantangan MBD yang tersebar dalam pulau-pulau kecil seperti Wetar, Kisar, Lirang, Marsela, dan pulau terluar lainnya, hanya bisa dijawab melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
Konektivitas, layanan dasar, dan ekonomi lokal harus menjadi fokus utama. Dia menekankan bahwa tiga sektor kunci perlu menjadi prioritas bersama pemerintah pusat dan daerah.
Ketiga penguatan itu, diantaranya: Penguatan konektivitas laut dan udara, Peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, dan Pengembangan ekonomi maritim berbasis potensi lokal.
“Tanpa transportasi yang kuat, pembangunan tidak akan berjalan. Infrastruktur ini adalah pondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan layanan publik,” jelasnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan keamanan mengingat MBD berada di wilayah perbatasan langsung antarnegara. “Kawasan ini harus aman, terjaga, dan difasilitasi dengan sarana pertahanan yang memadai,” tambahnya.
Dalam Rakorendal, pemerintah pusat menekankan lima prioritas pembangunan kawasan perbatasan yang selaras dengan kondisi MBD: Penguatan pertahanan dan keamanan, Optimalisasi pemanfaatan potensi lokal, Percepatan ekonomi berkelanjutan, Peningkatan layanan dasar hingga pulau terluar, dan Perwujudan kawasan perbatasan sebagai “beranda depan” Indonesia.
Bupati menilai, arah kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan daerah. “Kami siap bersinergi. Pembangunan perbatasan bukan hanya urusan daerah, tetapi kepentingan nasional,” ungkapnya.
Pernyataan Noach dari MBD dinilai mempertegas pentingnya percepatan pembangunan di wilayah terluar Indonesia. Banyak pihak menilai suara MBD memiliki bobot strategis karena menjadi contoh nyata daerah yang selama bertahun-tahun menjadi penjaga garis depan negara namun membutuhkan perhatian lebih.
Menutup pernyataannya, Noach menyampaikan pesan kuat: “Jika kita membangun perbatasan, kita sedang membangun martabat bangsa. MBD berdiri di garis paling depan untuk itu.” (KT)
