KABARTIMURNEWS.COM.DOBO-Konflik sosial yang pecah antara warga Desa Longgar dan Desa Apara di Kecamatan Aru Tengah Selatan baru-baru ini menjadi atensi serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Tak ingin membiarkan luka sosial semakin menganga, Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, bersama jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan langkah progresif dengan menerjang ombak menuju lokasi titik konflik untuk memastikan kondisi keamanan dan kemanusiaan di lapangan.
Setibanya di lokasi, Bupati langsung meninjau puing-puing bangunan yang hangus terbakar. Dalam suasana penuh keprihatinan, ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah saat ini memiliki dua misi utama: stabilitas keamanan dan pemulihan kemanusiaan.
“Melihat kondisi di lapangan, saya tidak ingin ada satu pun warga kita yang kelaparan atau jatuh sakit pasca-kejadian ini. Instruksi saya jelas kepada Dinas Sosial dan BPBD: dapur umum harus segera beroperasi 24 jam, bantuan sembako, pakaian layak pakai, serta tenda pengungsian harus terdistribusi secara merata kepada seluruh korban terdampak tanpa kecuali,” tegas Bupati di hadapan perangkat desa setempat.
Pemkab Aru menyadari bahwa pemulihan fisik bangunan memang penting, namun pemenuhan kebutuhan dasar adalah fondasi awal agar psikologi masyarakat yang terguncang bisa kembali stabil.
Menariknya, dalam upaya meredam konflik ini, Pemkab Aru tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum formal. Bupati Timotius Kaidel menginisiasi kembali penguatan nilai-nilai Persaudaraan Jargaria, sebuah tatanan adat yang selama ini menjadi perekat sosial di Bumi Jargaria itu.
Pemerintah daerah menggandeng para tokoh adat, tetua dari kedua desa, serta tokoh agama untuk duduk dalam satu meja mediasi. Pendekatan ini diyakini jauh lebih efektif dalam menyentuh akar permasalahan dibanding sekadar intervensi keamanan.
“Masalah ini adalah masalah keluarga besar. Kita punya adat, kita punya tatanan moral Jargaria yang sangat luhur. Saya minta semua pihak menahan diri. Kita cari solusi permanen atas sengketa lahan maupun perselisihan pemuda ini melalui jalur dialog yang bermartabat,” tambah Bupati.
Meski mengedepankan dialog, langkah preventif tetap diperketat. Puluhan personel Satpol PP telah dikerahkan untuk mem-back-up aparat TNI dan Polri yang sudah bersiaga di perbatasan kedua desa. Kehadiran aparat ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada warga agar aktivitas ekonomi dan sosial bisa kembali berjalan normal.
Pemerintah Kabupaten berharap, dengan kolaborasi antara bantuan fisik dan pendekatan batiniah melalui adat, ketegangan di Aru Tengah Selatan segera berakhir. Fokus pemerintah ke depan adalah memastikan proses rehabilitasi rumah-rumah warga yang rusak dapat segera direncanakan dalam sisa tahun anggaran berjalan, agar masyarakat bisa kembali memiliki tempat bernaung yang layak. (KT)
