KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Pengalihan bayar gaji dari Bank Maluku ke Bank Moderen berikan kontribusi bagi PAD. Benarkah?
Pendapatan Asli Daerah (PAD), jadi “tameng” Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bursel dibawah komando Bupati La Hamidi, mengalihkan pembayaran gaji ASN di sejumlah dinas dari Bank Maluku-Maluku Utara ke Bank Modern.
“Pengalihan pembayaran gaji memberikan kontribusi PAD bagi daerah, yang dapat membantu meningkatkan PAD kita, ” tandas Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jeane Rinsampessy, saat dihubungi Kabar Timur, melalui telepon selulernya, beberapa waktu lalu.
Tahun ini sebut Rinsampessy, ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ASN di lingkup Pemkab Bursel yang pembayaran gaji dialihkan ke Bank Modern yakni Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum (RSU) dan Dinas Pertanian.
“Ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dialihkan pembayaran gajinya dari Bank Maluku-Malut ke BPR Modern tahun ini, yaitu Dinas Kesehatan, RSU dan Dinas Pertanian yang pegawainya ada di kecamatan, ”terangnya.
Ia menjelaskan sebelumnya, sudah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Modern untuk gaji di Dinas Pendidikan dialihkan di tahun 2022 pada pemerintahan Bupati Safitri Malik Soulisa, tapi tidak ada masalah.
Sehingga sambung dia, total pengalihan gaji ASN yang telah dialihkan ke Bank Modern sebanyak empat OPD. “Totalnya 4 OPD, dimana gaji ASN dialihkan ke Bank Modern,”sebutnya.
Rinsampessy membeberkan Bupati tidak ingin melanjutkan PKS yang dijalankan pemerintahan sebelumnya, namun keputusan tersebut, diambil lantaran sekitar 52-57 persen ASN di Pemkab Bursel kredit di Bank Modern.
“Sebelum mengambil langkah pemindahan gaji, pak Bupati selaku kepala daerah telah memanggil Kepala Bank Maluku-Malut Cabang Namrole untuk meminta bantuannya, agar bendahara dapat memotong setoran kredit dan ditransfer ke rekening Bank Modern, yang ada di Bank Maluku dan Malut. Namun Kepala Bank Maluku-Malut Cabang Namrole berprinsip itu harus lewat PKS antara Bank Maluku-Malut pusat dan Bank Modern pusat yang hingga kini tak kunjung ada. Akan tetapi hal ini bisa dilakukan di Kabupaten lain, tanpa ada PKS dari pusat, salah satu contoh di Kabupaten Buru,”singgungnya.
Menurutnya pengalihan pembayaran gaji dari Bank Maluku- Malut ke Bank Modern, tidak untuk mematikan bisnis perusahaan plat merah, tetapi memberikan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi.
“Pengalihan pembayaran gaji sejumlah OPD dilakukan sehingga setoran kreditnya bisa langsung dipotong di Bank tersebut dan ternyata pengalihan pembayaran gaji juga memberikan kontribusi berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah, yang dapat membantu meningkatkan PAD kita,”katanya lagi.
Sembari menambahkan untuk pembayaran gaji Dinas Kesehatan dan Pertanian, nanti Bank Maluku-Malut memotong setoran kredit mereka.
Setelah itu lanjutnya, sisanya bendahara pengeluaran OPD yang berkewajiban memotong gaji untuk selanjutnya ditransfer ke rekening penampung Bank Modern yang ada di Bank Maluku-Malut, lalu sisanya masuk ke rekening masing-masing.
“Pembayaran gaji di daerah lain tidak hanya di bank plat merah , tetapi juga ke bank lainnya. Diharapkan dari pengalihan pembayaran gaji di Bank Modern bisa mempercepat proses pembayaran gaji ASN,”sentilnya.
Sebelumnya diberitakan skandal pengalihan gaji ASN Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel), dari Bank Maluku ke Bank Modren terbongkar, ada setoran masuk ke kas Pemkab setempat. Benarkah?
Bukti ada setoran jumbo masuk ke kas Pemkab Bursel, atau sebesar Rp 300 juta, dibongkar DPRD Bursel. Dana tersebut berkaitan dengan pengalihan gaji ASN Pemkab Bursel, yang sebelumnya dikelola Bank Maluku-Maluku Utara, kemudian berganti ke Bank Modern.
Pengalihan itu, berdasarkan kebijakan sepihak Bupati Pemkab Bursel, La Hamidi, tanpa koordinasi bersama DPRD setempat. Kebijakan kontroversi itu mengundang Tanya dan “curiga” lembaga legislative di kabupaten itu.
DPRD lantas gelar rapat lintas komisi, untuk membahas kebijakan kontroversi sang bupati itu. Dari rapat tersebut, terungkap adanya setoran dana segar ke kas Pemkab Bursel.
Bahkan, dalam rapat menurut anggota wakil rakyat, Kepala BPR Modern Expres Cabang Namrole mengakui adanya setoran dana Rp 300 juta itu.
“Kepala Bank Modern sudah mengakui ada setoran ke Kas Pemkab Bursel Rp 300 juta rupiah,” ungkap anggota Komisi I DPRD Bursel, Bernadus Wamese, dikonfirmasi wartawan, Minggu 3 Agustus 2025.
Tapi, lanjut dia, setoran dana jumbo sebesar Rp 300 juta, tidak tercatat dalam APBD mulai dari tahun 2022, 2023 dan 2024. “Yang tercatat hanya pendapatan dari dividen Bank Maluku. Ini, kan aneh,” sebut politisi Partai Perindo ini.
BENTUK PANSUS
Selanjutnya, ungkap dia, atas kejanggalan yang ditemukan lembagai legislatif, terkait masalah ini, DPRD bakal membentukan Panitia Khusus (Pansus), untuk mengungkap setoran Rp 300 juta, dari Bank Modren, ke kas Pemkab Bursel tersebut.
“Pansus ini segera dibentuk. Tinggal menunggu kembalinya Ketua DPRD yang sementara mengikuti agenda partai ke luar daerah,” tutupnya.
Ada potensi pembayaran kredit ASN dilingkup Kabupaten Buru Selatan (Bursel), macet. Penyebabnya, gaji mereka dialihkan ke bank swasta lain.
Belum setahun, La Hamidi menjabat Bupati, Kabupaten Bursel. Kebijakan kontroversial telah diambil. Salah satunya, mengalihkan pembayaran gaji ASN dari Bank Maluku, ke Bank Modern.
Tak jelas “masalah” antara Bank Maluku dan Pemkab Bursel. Tapi, kebijakan pengalihan pembayaran gaji sudah berjalan kendati bertahap.
“Pengalihan sudah jalan. Tahap pertama, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pendidikan, sudah dialihkan,” ungkap sumber pejabat dilingkup Pemkab Bursel, kemarin.
Dia mengatakan, Dinas Pendidikan, miliki jumlah pegawai terbanyak dari semua OPD yang di Pemkab Bursel. “Jumlah pengawainya 891 orang. Gaji mereka sudah dialihkan ke Bank Modren, untuk bulan ini,” ungkap dia.
Selanjutnya, lanjut dia, pengalihan pembayaran gaji dari OPD-OPD lainnya, akan menyusul pada bulan-bulan berikutnya. “Untuk gaji ASN di Dinas Pendidikan, yang disetor ke bank modern, capai Rp 3,2 miliar per bulan,” beber pejabat itu.
POTENSI KREDIT MACET
Sementara itu, informasi yang diperoleh kabartimurnews.com, di Bank Maluku-Malut, Cabang Namrole, tidak menepis adanya kebijakan Bupati Bursel, terkait pengalihan pembayaran gaji ASN, yang selama ini dikelola Bank Maluku-Malut, dialihkan ke Bank Modern.
“Iya, benar ada kebijakan Bupati Bursel seperti itu. Kami, tidak tahu masalah apa, sehingga ada kebijakan pengalihan itu,” ungkap salah satu pengawan Bank Maluku-Malut, di Namrole, Rabu, kemarin.
Menurut dia, pengalihan atau berpindah bakal ada resiko naiknya angka kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL). Pasalnya, kata dia, sistem pemotongan otomatis gaji pembayaran kredit tidak lagi berjalan jika dana telah berpindah ke bank lain.
“Kalau gaji pindah, otomatis tagihan kredit ASN di Bank Maluku jadi macet, sebab sistem tak bisa potong langsung,” papar pengawai Bank Maluku, itu.
Langkah, Bupati La Hamidi dinilai kontroversi. Bagaimana tidak, kebijakan ini dianggap kontraproduktif dengan semangat memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Kepala daerah seharusnya dukung eksistensi dan peran strategis bank daerah, bukan justru melemahkannya,” sebutnya.
Upaya wartawan kabartimurnews.com, konfirmasi Bupati La Hamidi, Sekda Hadi Longa, dan Wakil Bupati Gerson Selsily, belum ada jawaban. Bahkan, Bupati dan Sekda tidak merespons panggilan maupun pesan yang dikirim wartawan media ini.
Sedangkan Wakil Bupati dikonfirmasi irit bicara. “Saya belum tahu. Itu urusan Sekda dan lainnya. Nanti saya cek dulu,” singkat Gerson sebelum meninggalkan Kantor Gubernur Maluku.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Pemkab Bursel, terkait dasar kebijakan ini maupun dampaknya terhadap hubungan keuangan dengan Bank Maluku-Malut. (KTL)
