KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berkomitmen meningkatkan upaya pencegahan korupsi dengan mengoptimalkan indikator Monitoring Center of Prevention (MCP) yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja keras dan melakukan koordinasi internal secara ketat untuk memastikan implementasi MCP berjalan optimal.

"Ini adalah tanggung jawab kami sebagai Pemerintah Provinsi Maluku. Kami akan bekerja keras, melakukan koordinasi internal, dan mengawasi setiap perkembangan secara intensif," ujar Lewerissa dalam rapat daring bersama KPK dari Ambon, Kamis (11/3/25).

KPK secara resmi telah meluncurkan MCP 2025 sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. MCP 2025 mencakup delapan fokus utama, yaitu:

1. Perencanaan dan penganggaran
2. Pengadaan barang dan jasa
3. Pelayanan publik
4. Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
5. Manajemen ASN
6. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
7. Optimalisasi pajak daerah
8. Perizinan
   Peningkatan MCP menjadi perhatian serius Pemprov Maluku, mengingat persentase MCP daerah ini pada tahun 2024 masih tergolong rendah, yakni 63 persen.

"Kami pastikan akan mengikuti arahan KPK untuk meningkatkan persentase MCP dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel," tegas Lewerissa.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Maluku akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur sipil negara (ASN) tentang pentingnya pencegahan korupsi melalui berbagai pelatihan, workshop, dan kampanye kesadaran antikorupsi.

Lewerissa juga menegaskan bahwa fokus utama bukan sekadar pemenuhan dokumen administrasi, tetapi lebih pada implementasi nyata dalam praktik pemerintahan.

"Upaya ini tidak hanya sebatas melengkapi dokumen, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana implementasi MCP benar-benar diterapkan secara nyata," ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras dan memanfaatkan waktu secara efektif guna meningkatkan kinerja pelaporan, administrasi, dan tata kelola pemerintahan di Maluku.

"Mari kita bersama-sama bekerja keras, menata kembali proses pelaporan, administrasi, serta memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam meningkatkan persentase MCP," pungkasnya. (AN/KT)