Penambahan Armada Laut Jadi Fokus Penyampaian Aspirasi DPRD ke Pempus

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Maluku merupakan provinsi kepulauan, dengan luas lautan mencapai 92,4 persen dan daratan hanya 7,6 persen. Dengan luas lautan, tentunya aktifitas masyarakat lebih banyak menggunakan armada transportasi laut.
Sayangnya armada yang sering digunakan masyarakat di negeri para raja-raja ini, dinilai belum memadai. Sebab masih ada daerah yang hingga kini belum tersentuh pelayaran, baik itu armada milik BUMN, maupun BUMD.
Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD Maluku melalui Komisi III telah bertekad dalam penyampaian aspirasi dengan Pemerintah Pusat (Pempus), akan mengusulkan untuk adanya penambahan kapal, sebagai penghubung konektifitas masyarakat.
"Kita berupaya maksimal untuk adanya penambahan kapal, termasuk pergantian kapal yang dinilai sudah tidak layak," ungkap Wakil Ketua Komisi III, Muin Refra kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (15/1).
Pengusulan penambahan armada transportasi laut Ke Kementerian Perhubungan maupun PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) kata dia, telah dibahas bersama mitra, baik itu Dinas Perhubungan Maluku, BUMD dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon.
"Memang ASDP ada 11 kapan, kita maksimalkan agar 10 jalur perhubungan laut terpenuhi,"sebutnya.
Terhadap jalur transportasi laut yang diusulkan untuk penambahan, menurut Muin tidak bisa ditentukan sendiri, karena sesuai aturan memiliki mekanisme yang harus dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, termasuk BPTD.
Selain itu pihaknya juga mengusulkan untuk perbaikan fasilitas penunjang armada, dalam rangka memberikan kenyamanan kepada masyarakat.
"Kita berharap tidak ada lagi alasan teknis, tetapi semua terpenuhi di seluruh jalur, sehingga pergerakan orang dan barang, itu betul betul normal terkoneksi secara menyeluruh,"tuturnya. (KTL)
Komentar