KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Untuk sukseskan perhelatan Pilkada Serentak 2024, Pemerintah Provinsi Maluku menyelenggarakan Rapat Koordinasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).

Rakor dipusatkan di The Natsepa Hotel, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), kemarin.

Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Sadali Ie itu, dihadiri juga oleh Bupati Walikota se-Maluku, Forkopimda, Pimpinan OPD Terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Jajaran TNI/Polri, serta stakeholder terkait.

Sadali pada kesempatan itu turut memberikan apresiasi, atas terlaksananya kegiatan tersebut, sebab menjadi wadah untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menyampaikan pikiran, pemahaman dan gerak tindak untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang, dalam koridor konstitusi dan dilakukan tanpa kekerasan.

“Agenda Politik Nasional yang baru pertama kali terjadi ini, wajib dikawal dan harus sukses demi menjaga stabilitas dan konstitusi kepemimpinan daerah, di level Provinsi dan Kabupaten kota se-Indonesia,” ujar Sadali.

Untuk Provinsi Maluku, masih terdapat 180 ribu penduduk yang belum memiliki KTP Elektronik, oleh sebab itu Sadali memerintahkan kepada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Maluku, agar segera mengambil langkah cepat guna menyiapkan solusinya, serta melakukan koordinasi aktif dengan KPU dan Bawaslu sehingga tidak terjadi penyalahgunaan pemilih atau pelanggaran pilkada lainnya.

“Selaku Penjabat Gubernur, kami selalu membangun koordinasi yang efektif pada level forkopimda Provinsi Maluku dan tim desk Pilkada Provinsi, karena itu kami berharap hal yang sama dapat ditindaklanjuti oleh bupati walikota,” tambahnya.

Sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ pada 6 September 2024, tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Penjabat Gubernur juga mintakan pihak Bawaslu, TNI/Polri, dan Aparat Penegak Hukum, agar lebih represif dalam menekan praktek politik uang, kampanye hitam, politik identitas, berita hoax, ujaran kebencian dan praktek lainnya yang berpotensi menimbulkan konflik.

“Untuk itu kami tegaskan agar tim desk pilkada secara rutin memonitor, memantau dan melaporkan setiap perkembangan situasi dan kondisi wilayah, agar upaya cegah dini dan langkah cepat dapat dilakukan sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing,” harap Sadali.

Ditegaskannya masalah netralitas adalah salah satu aspek yang paling disoroti dalam setiap perhelatan Pilkada, karena para pimpinan bangsa ini selalu menyuarakan agar penyelenggara negara tidak memihak dan wajib netral.

“Kami kembali mengingatkan, penyelenggara Pilkada yakni ASN, Perangkat Daerah, unsur Kecamatan, hingga Desa dan Negeri, serta TNI Polri untuk jaga netralitas. Ini dianggap penting sebab hari pencoblosan Pilkada semakin dekat, dan tekanan persaingan semakin meningkat, bila tidak hati-hati mengambil keputusan maka saudara bisa terjebak dalam dilema politik praktis,” terangnya.

Sebelum menutup sambutannya Sadali mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota se-Maluku dan jajaran serta seluruh elemen masyarakat, untuk terus membangun sinergitas kerja, guna menyukseskan Pilkada serentak Tahun 2024.

“Mari kita ciptakan Pilkada yang aman, jujur dan demokratis agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas untuk kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Maluku,”pungkas orang nomor satu di Maluku itu. (KTL)