KABARTIMURNEWS.COM.AMBON – Bertempat di aula vicon Kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah (Malteng) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Agoes Soenanto Prasetyo, ketika melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Ikut mendampingi Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Triono Rahyudi.
Ikut hadir Kepala Kejari Malteng Nur Akhirman, dan Kabag TU Ariyanto Novindra, yang mengikuti secara virtual pengarahan Jaksa Agung RI, ST.Burhanudin. Semua dalam rangka kunker dengan jajaran kejaksaan seluruh Indonesia, kegiatan berlangsung, Kamis, (31/10), pukul 11.00 Wit.
Bersamaan dengan itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Jefferdian yang didampingi para Asisten, Kepala Kejari Kepulauan Aru, koordinator, Kasi, Kasubag serta pegawai jaksa dan tata usaha pada Kejati Maluku, juga mengikuti kunjungan kerja virtual Jaksa Agung RI. Yang dilakukan melalui sarana zoom meeting diruang vicon lantai 2 Kantor Kejati Maluku.
Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanudin dalam pengarahannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap insan Adhyaksa yang tidak kenal lelah bekerja keras dengan penuh integritas. Hal itu sehingga insan Kejaksaan berhasil mencatatkan kinerja yang baik dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini.
Capaian yang baik ini juga mendapatkan pengakuan dari masyarakat, sehingga Kejaksaan hingga saat ini dapat mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. “Semua capaian ini bukan kerja keras saya, melainkan hasil buah manis yang ditanam oleh bapak ibu sekalian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya,” akui Jaksa Agung.
Dia juga mengingatkan bahwa semua jaksa telah berkomitmen mendukung Program Kerja Pemerintah yang mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Yang dikenal dengan Asta Cita itu. Yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi dan Narkoba.
Hal tersebut tambah Jaksa Agung, merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahap 1 (2025-2029). Khususnya untuk mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia.
Selain itu, Jaksa Agung menyebut Kejaksaan telah menetapkan Rencana Strategis Teknokratik Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024, dengan mengusung Visi : “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”.
“Sebagaimana yang kerap saya sampaikan dalam arahan-arahan sebelumnya, untuk melakukan penegakan hukum yang humanis. Termasuk tinggalkan semua praktik-praktik transaksional dalam penegakan hukum, gunakan hati nurani serta junjung tinggi hukum yang hidup dalam masyarakat. Agar penegakan hukum tetap ajeg karena memperhatikan keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat,” tandas Jaksa Agung
Dia juga ingin agar penegakan hukum dilaksanakan tidak menimbulkan kegaduhan. Sebagai contoh, perkara yang menyita perhatian publik yaitu kasus penganiayaan anak yang melibatkan guru honorer di Konawe Selatan.
Menurutnya, perkara semacam ini memerlukan penanganan yang tidak hanya berlandaskan hukum secara tekstual. Tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, hati nurani, dan akal sehat.
“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran untuk peka menyikapi perkara seperti ini dengan penuh kebijaksanaan. Ingat, setiap keputusan kita akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan,” ingat Jaksa Agung.
Karenanya pastikan dulu, sambung Jaksa Agung, bahwa setiap langkah hukum yang diambil tidak hanya adil tetapi juga humanis. Dengan senantiasa mempertimbangkan dampak psikologis-sosial terhadap pihak-pihak yang terlibat, maupun masyarakat luas.
Jaksa Agung juga menyinggung soal Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang tinggal menghitung hari dan berharap agar Aparatur Kejaksaan Tetap menjaga Netralitas dan Imparsialitas dalam penegakan hukum serta jangan pernah terlibat dalam Politik Praktis. Karena Kejaksaan merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang memiliki posisi strategis dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan.
“Untuk itu, kita dituntut untuk aktif, kolaboratif, dan koordinatif dalam setiap penanganan laporan pengaduan tindak pidana pemilihan yang melibatkan calon kepala daerah,” ingatnya.
Terkait hal tersebut, Jaksa Agung memerintahkan agar segera melaksanakan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini, dengan melakukan langkah-langkah strategis.
Semua dalam rangka menciptakan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai prinsip serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan melakukan koordinasi dengan para stakeholders, juga lakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap segala bentuk potensi tindak pidana pemilihan pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
Baik yang terjadi sebelum, saat pelaksanaan, maupun pasca diselenggarakannya Pilkada Serentak Tahun 2024. Serta memastikan setiap penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, penuh kehati-hatian guna mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat “black campaign” yang hanya membawa kejaksaan ke dalam politik praktis, lalu dimanfaatkan oleh pihak atau kelompok tertentu.
Diakhir sambutannya Jaksa Agung menghimbau kepada seluruh kepala Kejaksaan Tinggi untuk meningkatkan kinerja, pada wilayah hukum masing-masing. Sebab akan dilakukan evaluasi terkait kinerja pada masing-masing Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun pada Cabang Kejaksaan Negeri.
Baik yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, produk yang dihasilkan maupun penanganan perkara yang menjadi sorotan publik.
Jaksa Agung juga meminta kepada seluruh jajaran Kejaksaan untuk menindak dengan tegas dan mengusut tuntas perkara terkait tindak pidana korupsi pada wilayah hukumnya masing-masing. Dan berharap kepada seluruh jajaran Kejaksaan dari pusat sampai, daerah untuk ikut aturan guna melaksanakan tugas dan penanganan perkara agar dapat menggunakan hati nurani.
Setelah menyampaikan pengarahannya, Jaksa Agung berinteraksi tanya jawab dengan beberapa Kepala kejaksaan Tinggi termasuk diantaranya Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku yang mendapat prioritas khusus dari Jaksa Agung. Terkait pengisian personil Jaksa maupun Tata Usaha sesuai dengan kekosongan formasi Jabatan pada Esselon IV dan V serta Staf dilingkungan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara yang baru dibentuk.(KTS)
