Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Sorot

Pengacara Ini Minta Teli Nio Juga Jadi Tersangka

badge-check


Pengacara Ini Minta Teli Nio Juga Jadi Tersangka Perbesar

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Sementara itu pengacara PN Ambon Fileo Flistos Noija menyatakan kalau Telli Nio juga harus dijadikan tersangka bukan hanya Daud Sangadji.

Sebab dalam kasus penggalian C di Negeri Rohomoni, Telli Nio lah yang lakukan pengerukan di kali tersebut. “Dia yang menggali dan mengeruk kok, ” sentil Noija kepada Kabar Timur di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (29/10/2024).

Lanjut dikatakan Flistos Noija, apalagi Teli Nio gunakan alat berat berupa Eksavator yang sudah pasti merusak lingkungan itu. “Betul memang Daud Sangadji yang menyewakan. Ketika disewa maka dialah (Teli Nio) yang menggali dan mengeruk. Nah sampai di sini siapa yang menyuruh dan melakukan itu yang sama-sama harus jadi tersangka,” ketus Noija.

Dia menambahkan, yang pasti Daud Sangadji yang berikan ijin selaku KPN Negeri Rohomoni, tapi Teli Nio menggali dan mengeruk kali tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri.

“Makanya Teli Nio juga harus diperiksa oleh Jaksa,” desak pengacara PN Ambon itu.

Flistos akui kalau JPU Rian Lopulalan adalah master hukum, dalam arti punya kekuasaan menuntut. Tapi harus diingat kalau majelis hakim lah yang punya kewenangan menjatuhkan vonis.

“Jadi Pa Teli Nio harus juga jadi tersangka,” desaknya.

Terkait kasus ini, menurut Flistos, Kapolda Maluku harus tahu dan memonitor perkara ini. (KTS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

KPK Soroti Pokir & Hibah di Balik Zona Hijau Maluku

18 November 2026 - 16:40 WIT

Indonesia, 17 Negara Kutuk Serangan Israel ke RS Nasser Gaza

15 November 2026 - 17:10 WIT

Gibran Mundur, Siapa Wapres Pendamping Prabowo?

13 November 2026 - 03:38 WIT

Golkar Maluku Dukung Somasi Said Didu

11 November 2026 - 00:28 WIT

Menunggu Status Tersangka di Korupsi Air Bersih Siwang

11 November 2026 - 00:26 WIT

Trending di Kriminal dan Hukum