Biar Tidak “Gaduh” Kajati Maluku Diminta Transparan

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Pertanyaannya kenapa Kejaksaan secara resmi tidak keluar menjawab masalah ini?

Kejaksaan Tinggi (Kejati), Maluku diminta transparan terkait penanganan kasus-kasus dugaan korupsi yang menyeret petinggi-petinggi di Maluku.

“Ini penting agar informasi yang keluar dari Kejati Maluku, tidak liar dan berdampak gaduh di masyarakat,” kata Saparuan Sitania, Ketua Muhamadiyah Maluku Tengah (Malteng), yang dihubungi Kabar Timur, via telepon selulernya, Selasa, tadi malam.

Menurut dia, progres dari penanganan kasus-kasus dugaan korupsi menjadi penting untuk diketahui publik. “Ketika transparan kasus-kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan, pasti tidak akan muncul spekulasi, yang berdampak pada kegaduhan aksi-aksi demo yang marak terjadi, belakangan ini,” tambahnya.

Untuk mengantisipasi kegaduhan aksi-aksi demo agar tidak meluas kemana-mana, kata Sitania, perlu action dari pihak Kejaksaan dalam mengungkap semua tuduhan para aktivitis yang melakukan aksi dengan menyampaikan secara transparan  progres penaganan kasus-kasus yang menjadi bahan para aktivis itu berdemo.

“Kalau tidak disikapi pihak Kejaksaan, kasian pejabat-pejabat tinggi di Maluku yang dituduh jadi bulan-bulanan opini seolah-olah mereka telah melakukan kejahatan korupsi sebagaimana dituduhkan itu. Ini masukan! Insya Allah dapat menjadi solusi konstrusktif bagi institusi Kejaksaan di Maluku,” ujarnya.

Terpisah, Muhamad Ridwan, peneliti dari Institut Indonesia For Intigrity (INFIT) menyebut, hura-hara aksi demo yang menyebut “Maluku darurat korupsi” sebetulnya jadi cambuk bagi institusi penegak hukum.

“Mereka (penegak hukum) harus menjawab aksi-aksi itu, dengan kerja transparan, bukan diam. Kalau diam yang jadi korban, justeru orang-orang yang dituduh, padahal belum tentu mereka melakukan tindakan korupsi,” tandasnya, dihubungi, tadi malam.

Dia mengaku, kasus-kasus yang dituduhkan pendemo misalnya, soal dana reboisasi dan dana Covid yang diduga melibatkan Pj Gubernur Maluku, informasi simpang siur. “Kemarin saya baca dalam berita online salah satu media di Maluku, bahwa kasusnya sudah dihentikan, karena tidak cukup bukti,” kata dia.

Hanya saja, sumber berita yang menyatakan dihentikan perkara ini bersifat anonim. “Apakah benar, kasus itu dihentikan. Ini harus dijawab, pihak Kejaksaan. Pertanyaannya kenapa Kejaksaan secara resmi tidak keluar menjawab masalah ini,”  tanya dia.

Menurut dia, apapun hasil penyelidikan terkait dua kasus yang menjadi sorotan atau bahan aksi demo belakangan ini harus diumumkan terbuka, sehingga semua pihak yang dituduhkan berada dalam pusaran kasus ini tidak terganggu.

“Ya, apapun konsekuensi harus diumumkan. Ditemukan atau tidaknya hasil penyelidikan atas kasus-kasus yang ditangani secepatnya dibuat konfrensi pers terbuka, agar semua masalah menjadi terang benderang,” kata Ridwan.

Ridwan mengatakan, informasi resmi yang disampaikan pihak kejaksaan sedang ditunggu publik, dalam menjawab semua aksi-aksi yang dilakukan para aktivis.

“Informasi dari Kejaksaan  penting. Pasalnya, hujatan dan tuduhan dalam pelbagai aksi demo terhadap pejabat-pejabat tinggi di Maluku, berdampak pada pihak keluarga yang dituduh melakukan tindakan korupsi,” imbau Ridwan. (KT)

Komentar

Loading...