KABARTIMURNEWS.COM.AMBON -Tidak ada darurat korupsi. Konstruksi kata “darurat” bermakna tendensius dan politis.

Aksi demo sejumlah oknum aktivis asal Maluku di Jakarta, dengan slogan: “Maluku Darurat Korupsi,” mendapat respon sejumlah tokoh di Maluku, salah satunya, Ketua KNPI Maluku, Faisal Hayoto.

Menurut dia, kata darurat korupsi terlalu tendensius dan politis. “Yang kita lihat Maluku itu, baik-baik saja.  Soal penanganan kasus-kasus dugaan korupsi, semua masih berjalan dengan baik-baik juga,” kata Hayoto, menjawab Kabar Timur, Kamis, kemarin.

Dikatakan, kata “darurat” yang dipakai sejumlah oknum aktivis dalam aksi itu kontraproduktif dengan aksi-aksi pemberantasan korupsi yang dilakukan dua institusi penegak hukum, seperti Kejaksaan dan Kepolisian di Maluku.

“Banyak  penanganan kasus-kasus dugaan korupsi di Maluku yang berakhir di meja Pengadilan Tipikor, Ambon. Itu berarti proses-proses hukum terkait dengan penanganan kasus korupsi di Maluku, masih normal dan tidak darurat,” sebut dia.

Darurat itu, lanjut dia, ketika tidak ada satupun kasus-kasus dugaan korupsi di Maluku, yang berakhir di meja hijau atau pengadilan.

“Kita bisa lihat fakta kongkrit, berapa banyak kasus dugaan korupsi yang diusut dan pelaku-pelakunya diseret ke penjara. Jangan karena ada “sakit hati” dengan oknum, lantas Maluku dicap darurat korupsi,” tambahnya.

Teriak-teriak atau aksi-aksi demo yang belakangan ini terjadi, mulai dari Ambon sampai ke Jakarta, kata Hayoto, arahnya lebih pada aksi-aksi tendensius dan politis.

“Ini aksi-aksi tendensius dan ditunggangi kepentingan politis. Intinya aksi-aksi anti korupsi yang digelar sejumlah oknum aktivis ada sponsor politis di dalamnya,” duga Hayoto.

Hayoto bahkan, menyebut, ada oknum-oknum yang haus kuasa dan ingin berkuasa lantas mengframing Maluku bersama segelintir oknum aktivis dengan kata-kata propaganda seolah-olah di Maluku ada darurat korupsi.

“Kita pernah di jalan, pernah aktivis, pernah demo, tapi tidak seperti yang dilakukan sejumlah oknum aktivis saat ini. Sebagai seorang aktivis saya malu, karena kepentingan politis sesaat, mereka rela “menjual” informasi-informasi hoaks soal  Maluku,” tambahnya.

KAJATI & KAPOLDA

Dia tidak menampik, bila saat ini Pj Gubernur Maluku, Sadli Ie, dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Pj Bupati Maluku Tengah (Malteng), di Krimsus Polda Maluku. Dua penjabat Kapala Daerah di Maluku ini dilaporakan terkait dugaan korupsi.

Dua kasus ini, kata dia, kemudian dijadikan “lahan basah” sejumlah oknum aktivis di Maluku melakukan aksi. Tapi, aksi mereka, kata dia, tidak kosong. “Mereka  (oknum aktivis), ini mendapat sponsor oleh oknum-oknum yang punya kepentingan politis di Maluku,” kata Faisal Hayoto.

Hal ini, kata dia, bisa dilihat dari narasi-narasi yang dibangun atau dibentuk pada Medsos (media sosial), mulai dari Ambon sampai ke Jakarta semua seragam. Padahal, dua kasus dugaan korupsi Pj Gubernur Maluku dan PJ Maluku Tengah belum tentu benar.

Karena itu, Faisal hayoto, meminta Kapolda maupun Kajati Maluku, untuk membuka secara terang progres dari penanganan dua kasus tersebut.

“Pak Kapolda dan Pak Kajati, harus membuka secara terang terkait dengan penanganan dua kasus tersebut, sehingga tidak dijadikan lahan basah bagi oknum-oknum aktivis yang teriak Maluku darurat korupsi,” pintah Hayoto.

Kejaksaan Tinggi Maluku, misalnya, terkesan mengambang dalam keterangan-keterangan pers terkait dengan dua kasus yang ditangani.

“Mestinya Pak Kajati Maluku, harus tegas menyampaikan progres dari kasus yang ditangani. Apakah lanjut atau tidak. Harus ada penjelasan-penjelasan resmi dari pihak Kejati Maluku. Sehingga informasi soal penenganan kasus PJ Gubernur Maluku tidak liar seoperti saat ini,” tegasnya.

Sikap Kejati Maluku, yang adem-adem ayem terkait dua kasus yang ditangani, ikut membuat PJ Gubernur Maluku, terseret dalam opini-opini sesat. “KNPI Maluku berharap Pak Kajati dan Pak Kapolda Maluku, tegas menyampaikan progres kasus ini, sehingga semua menjadi clear,” tutupnya. (KT)