KABARTIMURNEWS.COM.AMBON -Tidak ada darurat korupsi. Konstruksi kata “darurat” bermakna tendensius dan politis.
Aksi demo sejumlah oknum aktivis asal Maluku di Jakarta, dengan slogan: “Maluku Darurat Korupsi,” mendapat respon sejumlah tokoh di Maluku, salah satunya, Ketua KNPI Maluku, Faisal Hayoto.
Menurut dia, kata darurat korupsi terlalu tendensius dan politis. “Yang kita lihat Maluku itu, baik-baik saja. Soal penanganan kasus-kasus dugaan korupsi, semua masih berjalan dengan baik-baik juga,” kata Hayoto, menjawab Kabar Timur, Kamis, kemarin.
Dikatakan, kata “darurat” yang dipakai sejumlah oknum aktivis dalam aksi itu kontraproduktif dengan aksi-aksi pemberantasan korupsi yang dilakukan dua institusi penegak hukum, seperti Kejaksaan dan Kepolisian di Maluku.
“Banyak penanganan kasus-kasus dugaan korupsi di Maluku yang berakhir di meja Pengadilan Tipikor, Ambon. Itu berarti proses-proses hukum terkait dengan penanganan kasus korupsi di Maluku, masih normal dan tidak darurat,” sebut dia.
Darurat itu, lanjut dia, ketika tidak ada satupun kasus-kasus dugaan korupsi di Maluku, yang berakhir di meja hijau atau pengadilan.
“Kita bisa lihat fakta kongkrit, berapa banyak kasus dugaan korupsi yang diusut dan pelaku-pelakunya diseret ke penjara. Jangan karena ada “sakit hati” dengan oknum, lantas Maluku dicap darurat korupsi,” tambahnya.
Teriak-teriak atau aksi-aksi demo yang belakangan ini terjadi, mulai dari Ambon sampai ke Jakarta, kata Hayoto, arahnya lebih pada aksi-aksi tendensius dan politis.
“Ini aksi-aksi tendensius dan ditunggangi kepentingan politis. Intinya aksi-aksi anti korupsi yang digelar sejumlah oknum aktivis ada sponsor politis di dalamnya,” duga Hayoto.
Hayoto bahkan, menyebut, ada oknum-oknum yang haus kuasa dan ingin berkuasa lantas mengframing Maluku bersama segelintir oknum aktivis dengan kata-kata propaganda seolah-olah di Maluku ada darurat korupsi.
