Sekda Buka Forum OPD Dishut Maluku

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Sekretaris Daerah (Sekda) Sadali Ie, membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Maluku.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari  dengan sorotan tema “Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kehutanan Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Untuk Maluku Maju Dan Berkelanjutan” dipusatkan di aula Dishut Maluku, kemarin.

Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku,  Korwil UPT LHK,  Biro Perencanaan Sekjen Kementerian LHK (Virtual),  Perwakilan OPD Kehutanan Kabupaten/Kota, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UPTD Kabupaten/Kota UPT KLHK Hadi pada kegiatan tersebut.

Sekda dalam sambutannya menyampaikan Pemprov Maluku,  menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan forum ini, sebagai bentuk tanggung jawab bersama, dalam upaya mensinergikan penyelenggaraan pembangunan kehutanan dari pusat, daerah, sampai ke tingkat provinsi.

“Kegiatan forum OPD Dishut  Maluku tahun 2024 dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan kehutanan di daerah, baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sampai di Tingkat tapak. Karna ini yang harus kita lakukan supaya tidak tumpang tindih dalam perencanaan, terutama dalam penggunaan anggaran," ungkapnya.

Disebutkannya, ada beberapa isu yang menjadi perhatian bersama seperti perubahan iklim sesuai tema kegiatan ini, tingginya angka kemiskinan bagi masyarakat yang bermukim di dekat laut dan hutan, masih adanya klaim masyarakat adat.

Hal ini dikarenakan memiliki landasan yang cukup kuat dengan lahirnya UU 4199 tentang kehutanan, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi 35 tahun 2012, lahirnya UU 11 2020 yang dijabarkan dengan 49 aturan pelaksana 5 dalam bentuk Peraturan Presiden 44, dalam bentuk peraturan pemerintah.

"Sekarang sudah diterbitkan Peraturan Menteri yang harus dicermati bersama, dalam rangka menjaga keberadaan hutan kita demi kemaslahatan Masyarakat banyak yang bermuara pada kesejahteraan, terutama Masyarakat yang bermukim dekat dan dalam poros hutan,"ungkapnya.

Menurutnya rapat ini adalah bentuk sinergitas sehingga tidak ada lagi dikotomi.

"Ini bentuk sinergitas tidak ada lagi dikotomi diantara kita, balai Kementerian yang ada di sini adalah bagian daripada unsur pemerintah yang bekerja untuk membangun Provinsi Maluku ini, itu berarti seluruh energi, kita dayagunakan untuk kemajuan Maluku yang merupakan bagian yang integral dari pada Pemerintah Republik Indonesia,"tuturnya.

Menurutnya masih adanya lahan kritis yang belum rehabilitasi, belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan, dan masih adanya penebangan liar.

“Saya berharap forum ini membentuk tim kecil, sehingga ketika ada kebakaran, itu bagian daripada sinergitas yang dibangun, ingat Hutan kita setiap saat berseru, minta agar perhatian kita untuk membela.”imbuhnya. (KTL)

Komentar

Loading...