Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Maluku

Kasus Korupsi “Naik Kelas” Bakal Disikat Habis  

badge-check


Kasus Korupsi “Naik Kelas” Bakal Disikat Habis   Perbesar

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Kasus-kasus dugaan korupsi ditingkat penyidikan tinggal menunggu waktu, semua akan berakhir di meja Pengadilan Tipikor. Benarkah?

Isu miring mengenai mandeknya penanganan perkara korupsi di bumi Maluku akhirnya terjawab. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menutup rapat segala celah negosiasi bawah meja bagi kasus-kasus rasuah yang statusnya telah merangkak naik ke tahap penyidikan.

Penegasan ini disampaikan langsung salah satu pejabat fungsional jaksa di lingkungan Kejati Maluku, merespons dinamika penegakan hukum yang kini menjadi sorotan publik.

Komitmen membersihkan Maluku dari praktik korupsi dipastikan menjadi harga mati di bawah kepemimpinan Kajati Maluku.

“Semua kasus yang telah masuk tahap penyidikan akan dituntaskan ke meja Pengadilan Tipikor. Tidak ada jaminan dari siapapun bahwa kasus disetop atau di-SP3-kan, apalagi status kasusnya sudah berada di tahap penyidikan,” tegas sumber internal Kejati Maluku tersebut dengan nada tanpa kompromi.

Langkah tegas ini didasari koridor hukum yang matang. Menurut sumber itu, sebuah perkara yang sukses naik tingkat dari penyelidikan ke penyidikan berarti penyidik telah mengantongi minimal dua alat bukti permulaan yang cukup.

Dengan terpenuhinya syarat formil tersebut, teka-teki mengenai siapa saja yang akan mengenakan rompi oranye tinggal menghitung hari.

“Dengan dua alat bukti itu maka penetapan tersangka tinggal menunggu waktu saja. Dan tidak ada lagi alasan kasus yang sudah di tahap penyidikan dapat ‘diselesaikan’ di balik meja,” tambahnya.

Kejati Maluku saat ini tengah mengawasi ketat sejumlah portofolio kasus korupsi kakap yang berstatus penyidikan dan bersiap bermuara ke Pengadilan Tipikor.

Sejumlah kasus yang menjadi atensi publik di antaranya: Dugaan Korupsi PT Dok Wayame:  Kasus pengelolaan anggaran yang menyeret sektor vital kemaritiman dan industri galangan kapal di Maluku.

Skandal Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam Bank Maluku-Malut: Kasus pengadaan bernilai fantastis yang melibatkan pengelolaan keuangan internal bank pelat merah.

Dugaan Korupsi PT Gidin (Buru Selatan), Kasus yang menyedot perhatian publik di wilayah kabupaten/kota dan Proyek Peningkatan Jalan Tanah Pulau Wokam (Kabupaten Kepulauan Aru), Kasus infrastruktur dasar yang merugikan hak-hak publik di wilayah kepulauan terluar.

Selain deretan kasus di atas, catatan penegakan hukum di Maluku belakangan ini juga diwarnai oleh maraknya langkah progresif aparat penegak hukum, termasuk langkah Kejati Maluku yang baru-baru ini menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi kredit bank di Ambon dengan kerugian miliaran rupiah, serta tuntasnya pelimpahan tahap II kasus korupsi air bersih.

Di tengah berbagai rumor miring dan spekulasi politik lokal yang sering menyebutkan adanya “intervensi” atau upaya penghentian kasus (SP3) secara senyap, pihak Kejati Maluku memastikan hal tersebut adalah isapan jempol belaka.

Komitmen pimpinan Kejati Maluku untuk memprioritaskan pemberantasan koruptor membuat ruang gerak para pelaku rasuah semakin sempit.

Cepat atau lambat, seluruh berkas perkara yang kini berproses di penyidikan dipastikan akan mendarat di meja hijau untuk diuji secara terbuka di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor. (KT)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Stop Buang Asal Buang,  Benhur Serukan Revolusi Mental Sampah di Ambon

15 November 2026 - 23:39 WIT

Kebut PSN Blok Masela, Gubernur Maluku Desak Inpex Tuntaskan Hak Warga

15 November 2026 - 23:32 WIT

PPK Proyek Air Bersih Siwang Rp 6,17 Miliar Resmi Tersangka

13 November 2026 - 03:11 WIT

Aset Budaya Rawan Dicaplok, DPRD Maluku Amankan Lewat Regulasi Baru

13 November 2026 - 03:04 WIT

Kementerian P2MI, Unpatti Ambon Siapkan 205 Ribu Lowongan Kerja Global

11 November 2026 - 00:19 WIT

Trending di Maluku