Sekkot Temuan BPK Clear, Inspektorat: Itu Personal

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Yang baru disetor Rp 3,4 miliar dari temuan Rp 33 miliar yang ditemukan BPK-RI untuk dikembalikan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku, menemukan anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam audit tahun 2022 di Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot), Ambon, Rp 33 miliar, termasuk dana pengiriman cargo yang bernilai jumbo.
Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmase, sebelumnya menyebutkan, temuan BPK-RI sudah clear dan tidak ada masalah. Agus menyebut itu, menyusul Pj Walikota Ambon, Bodewin Wattimena disebut-sebut berada dalam “pusaran” temuan itu, kendati dibantah.
Pj Walikota meminta wartawan mengkonfirmasi Sekkot Ambon, sebagai pengguna anggaran sekaligus bertanggungjawab terhadap temuan itu yang salah satunya pengiriman barang via cargo.
Hanya saja, penjelasan Agus terkait temuan BPK RI, yang disebut telah clear dan beres, berbeda dengan penjelasan Kepala Inspektorat Kota Ambon, Rulien Purmiasa.
Dikonfirmasi Kabar Timur di ruang kerjanya, Kamis, siang, Purmiasa mengatakan, apa yang dimaksud Sekkot bahwa temuan itu, sudah ditangani tuntas sekedar dalam bentuk komitmen untuk diselesaikan.
“Saya coba pahami penjelasan Pak Sekkot, maksudnya sudah ditangani tuntas dalam bentuk komitmen secara personal atas temuan-temuan yang jadi tanggungjawab personal beliau sudah selesaikan,” ungkapnya.
Yang dimaksud dengan tanggung jawab personal, lanjut dia, seperti perjalanan dinas dan honorarium. Itu temuan yang harus diselesaikan masing-masing person. “Mungkin yang dimaksud tuntas diselesaikan seperti temuan itu,” sebutnya.
Dia mengatakan, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2022 Pemkot Ambon, berdasarkan data Sistem Informasi Pemantau Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI tertanggal 7 Maret 2024, terdiri dari pertama, jumlah 20 temuan hasil pemeriksaan nilainya Rp 10,3 miliar. Selanjutnya, ada 52 rekomendasi temuan Rp 9,8 miliar.
“Sesuai status pemetaan tindaklanjut yang sudah sesuai, baru 26 rekomendasi nilai Rp 3,4 miliar. Dan, masih tersisa 23 rekomendasi yang nilainya Rp 6,4 miliar,” paparnya.
“Jadi, nilai penyerahan aset yang sudah disetorkan ke kas daerah atas temuan itu, sampai dengan saat ini Rp 3,7 miliar,” pungkasnya.
Dikatakan, terkait temuan itu, BPK-RI merekomendasikan Inspektorat Kota Ambon melakukan Pemeriksaan Khusus (Pemsus) di Sekretariat Kota Ambon. “Hasil Pemsus sudah kami serahkan ke BPK-RI Perwakilan Maluku,” sambung dia.
Untuk hasil Pemsus sendiri, lanjut dia, belum dapat dijelaskan. Pasalnya, masih menunggu LHP pengungkapan dari BPK RI terhadap Pemsus. “Hasilnya nanti pada LHP tahun ini, 2024,” sebut dia.
Menyoal berapa jumlah hasil temuan saat Inspektorat melakukan Pemsus, Purmiasa menyampaikan pihaknya masih menunggu hasil dari BPK RI Perwakilan Maluku.
Sementara itu, untuk mendapatkan informasi pasti penyelesaian temuan Pemkot Ambon tahun 2022, Kabar Timur melakukan penelusuran ke Kantor BPK RI Perwakilan Maluku di kawasan Negeri Lama, Kecamatan Baguala.
Kasubag Humas BPK RI Perwakilan Maluku, Nurhadi yang diwawancarai Kabar Timur seputar penyelesaian tersebut, tak berbicara banyak.
Nurhadi hanya mengatakan untuk saat ini pihaknya belum bisa memberikan tanggapan sebab harus dikonfirmasi ke tim BPK RI Perwakilan Maluku yang melakukan pemeriksaan di Pemkot Ambon.
“Kepala perwakilan kami sedang tugas kedinasan di Jakarta. Jadi kami tidak bisa memberikan komentar banyak terkait masalah itu,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan Sekkot Ambon, Agus Ririmase angkat bicara terkait “polemik” temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku, tahun 2022, di Lingkup Pemerintah Kota Ambon. Kepada wartawan Kabar Timur yang mengkonfirmasi, Sekkot Ambon, Rabu, kemarin, di kantornya, mengatakan, temuan audit BPK RI, sudah ditindaklanjuti atau clear.
“Baik terima kasih! Terkait pemberitaan Kabar Timur hari ini (kemarin), tanyakan Sekkot terkait temuan itu. Dapat disampaikan hasil pemeriksaan BPK tahun 2022 , sudah selesai dan ditindaklanjuti. BPK RI Perwakilan Maluku, sudah rilis resmi pada tanggal 14 Januari 2023,” ungkap Agus Ririmase.
Agus Ririmase, tidak menepis jika ada pelbagai temuan dalam audit BPK RI di tahun 2022. Hanya saja, kata dia, semua temuan itu sudah diselesaikan Pemkot Ambon melalui surat pernyataan pengembalian pertanggungung jawaban mutlak dan telah disetor secara bertahap ke Bank Maluku.
“Betul ada temuan, tetapi sudah ditindaklanjuti Pemerintah Kota Ambon melalui surat pernyataan pengembalian dan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dan sudah disetor ke Bank Maluku bertahap,” ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, terkait dengan temuan tidak ada lagi masalah. Pasalnya, ada niat baik Pemkot Ambon untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan BPK RI Perwakilan Maluku. “Saya rasa tidak ada masalah karena sudah ada niat baik Pemerintah Kota Ambon,” tutup Agus Ririmase.
Sayangnya, Agus Ririmase tidak merinci berapa besar dana yang telah dikembalikan ke kas negara sebagaimana yang ditemukan BPK RI Perwakilan Maluku.
Data yang dimiliki Kabar Timur, temuan BPK RI Perwakilan Maluku, pada audit tahun 2022 Rp 33 miliar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Dana puluhan miliar itu berpotensi korupsi. Temuan dana jumbo dalam audit BPK RI ini, sudah termasuk dana pengiriman cargo yang mencapai miliaran rupiah.
PJ Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, membantah habis semua tudingan kepada dirinya terkait dana pengiriman cargo yang ditemukan BPK RI Perwakilan Maluku, mencapai miliaran rupiah itu.
Bantahan, Bodewin Wattimena, setelah wartawan Kabar Timur berhasil mengkonfirmasi Pj Walikota Ambon itu, di ruang kerjanya, Selasa, kemarin.
“Prinsipnya saya dan Pemkot Ambon menghargai peran media dalam menjaga chek and balancing, dalam memberitakan suatu masalah. Dan, berkali-kali kami sampaikan bahwa kami tidak anti kritik. Kami selalu menerima kritik berbagai pihak dalam rangka tugas pokok dan fungsi Pemkot Ambon,” tegas Wattimena menjawab wartawan Kabar Timur.
Terkait apa yang diberitakan Kabar Timur soal adanya dugaan PJ Walikota “dipusaran” dana pengiriman cargo yang ditemukan BPK RI Perwakilan Maluku saat dilakukan audit?
Ditanya demikian, Wattimena menagaskan dirinya sama sekali tidak berada atau terlibat. “Soal temuan itu, benar ada. Tapi, saya tidak terlibat dan bukan tanggung jawab saya,” tandasnya membantah.
Menurutnya, ada temuan BPK RI Perwakilan Maluku, saat melakukan audit di Lingkup Pemkot Ambon. Temuan itu, dalam audit di tahun 2022. Dalam audit itu, ditemukan dana pengiriman cargo pada OPD Sekeratariat Daerah (Setda), Kota Ambon.
“Itu temuannya, pada OPD Setda Kota Ambon. Kalau temuannya pada OPD, sudah pasti OPD tersebut yang harus bertanggungjawab,” tegasnya.
Hal ini, kata dia, berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara Pasal 6 Nomor dua Huruf C yang berbunyi: Kepala Daerah Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah. Kemudian pasal 10 ayat 1 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Ayat 6a dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola APBD. b. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Penjabat Pengguna Anggaran atau Barang Daerah, paparnya mengutip aturan itu.
Dia mengakui, ada temuan dana pengiriman cargo di Setda Kota Ambon oleh Tim Audit BPK RI Perwakilan Maluku. “Jadi temuan dana pengiriman cargo oleh BPK RI tahun 2022, sebesar Rp 1.387.274.277. Apakah temuan itu, sudah diselesaikan ataukah belum, sebagai Pj Walikota Ambon, saya belum dilaporkan,” papar Bodewin.
Terkait masalah ini, Bodewin menegaskan, dirinya bukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tapi karena temuannya pada OPD Setda Kota Ambon, makanya yang bertanggung jawab adalah Sekretaris Kota (Sekkot), dimana yang bersangkutan adalah KPA-nya.
Dikatakan, Walikota bukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hak keuangan Walikota itu dia melekat pada OPD Sekretariat Daerah (Setda), dimana pengguna anggarannya adalah Sekretaris Kota Ambon.
“Jadi bila ada temuan terkait pengelolaan keuangan pada Setda Kota Ambon, yang seharusnya memberikan penjelasan adalah Sekot selaku Pengguna Anggaran,” kata Bodewin.
Menurutnya, selama menyandang Pj Wali Kota, dirinya tidak pernah punya kepentingan apalagi harus menggunakan jasa pengiriman barang cargo. "Semua urusan itu dilaksanakan OPD terkait, baik Setda maupun Bagian Umum,” ungkapnya.
Dikatakan, bila terkait barang yang berhubungan dengan rumah jabatan Wali Kota Ambon diurus Bagian Umum.
“Nanti di cek saja di bagian umum. Yang pasti, Rp 1,3 miliar lebih temuan BPK ini, tidak ada barang milik penjabat Wali Kota yang dikirim. Karena kalau itu tidak yakin, ada nota nota yang disampaikan BPK dikonfirmasi atau ditanyakan ke Pengguna Anggaran ataupun pejabat lain yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dimaksud," kesalnya.
Wattimena kembali menegaskan, selama menjadi Penjabat Wali Kota Ambon tidak ada barang miliknya untuk kebutuhan rumah dinas selama tahun 2022 yang ada kaitannya dengan temuan BPK-RI Perwakilan Maluku itu.
"Saya bisa sampaikan tidak ada barang saya yang dikirim. Kebutuhan rumah dinas selama tahun 2022 tidak ada sama sekali yang dikirim. Ada pihak pihak yang terkait dalam rekomendasi BPK soal pemilik cargonya.
Kabar Timur bisa telusuri siapa pengambil nota pengiriman? Siapa yang bertanggung jawab terhadap transaksi dana pengiriman cargo itu," tantang Wattimena.
Dia mengaku, tidak ingin mencari masalah atau membela diri, namun mengarahkan Kabar Timur mengkonfirmasi langsung persoalan tersebut ke Sekot Ambon, Agus Ririmase.
"Saya tidak ingin mencari atau membela diri seperti apa, yang pasti kewenangan untuk menjelaskan tentang apa saja jenis belanja yang digunakan disitu, barang apa saja yang dikirim silahkan ditanyakan ke Sekkot Ambon,"pintanya.
Bahkan, tambah Wattimena, sampai saat ini laporan tentang tindaklanjut terhadap temuan biaya pengiriman cargo tidak diketahui dirinya selaku Pj Walikota Ambon.
"Sampai hari ini saya belum mendapatkan laporan tentang tindak lanjut temuan biaya pengiriman cargo Rp 1,3 lebih itu. Apakah sudah dipertanggungjawabkan atau sudah dikembalikan sesuai temuan, sampai hari ini saya belum mendapat laporannya.
Bahkan, menurut data Inspektorat belum ada tindak lanjut terhadap besaran biaya menurut BPK tidak dipergunakan sesuai peruntukan,"pungkasnya. (KTL/KTA)
Komentar