KABARTIMURNEEWS.COM, AMBON - Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Perlengkapan, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ambon, Herman Tetelepta, angkat bicara soal anggaran pakaian dinas Penjabat (Pj) Wali Kota Ambon, tahun 2023.

Kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (7/3) menjelaskan perencanaan anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan tahun kemarin,  untuk keseluruhan kegiatan, termasuk penyediaan pakaian dinas dan atribut kepala daerah dengan nilai sebesar Rp. 400 juta, tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

“Artinya anggaran yang kita rencanakan, dibawa ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas, mendapat persetujuan DPRD, barulah ditetapkan. Itu artinya, apa yang kita anggarkan, diketahui dan disetujui oleh TAPD dan DPRD melalui pembahasan,”katanhya.

Lanjut dia, untuk untuk anggaran Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah, ada 2 (dua) item belanja atau pengeluaran, dimana yang pertama adalah belanja jahit pakaian dinas dan atribut kepala daerah itu sendiri dan yang kedua adalah belanja kain, yaitu berupa bahan.

“Belanja kain ini, diantaranya belanja kain di UMKM atau para pengrajin. Misalnya kelompok tenun ikat Mayar di Wayame, itu yang menjadi penyedia kain tenun. Selain itu saat melakukan kunjungan, pameran atau Expo di luar daerah, ada kain khas dari daerah tersebut yang dibeli, selain untuk kenang – kenangan, nantinya juga akan dibuatkan pakaian untuk kepala daerah,” beber mantan Camat Sirimau itu.

Ia merincikan realisasi anggaran sebenarnya untuk  Belanja Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah, berjumlah Rp.197.321.848, sementara untuk belanja kain/bahan sebesar Rp.74.353.342 untuk kepentingan expo dan lain - lain, sehingga totalnya mencapai Rp.272.676.290.

Angka tersebut sambungnya, sudah termasuk PPH dan PPn. “Kepala Daerah merupakan representasi atau citra dari Pemerintah Kota (Pemkot) sehingga dalam penampilannya di hadapan publik harus rapi, baik, dan sopan. Sehingga untuk mendapatkan penampilan seperti itu maka kualitas pakaian dan atribut kepala daerah perlu diperhatikan, dan sudah pasti akan berpengaruh pada  anggaran yang disediakan,”katanya. (KTL)