KABARTIMURNEWS.COM.AMBON – Wali Kota bukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Diakui ada temuan BPK RI tahun 2022, tentang dana pengiriman cargo.
PJ Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, membantah habis semua tudingan kepada dirinya terkait dana pengiriman cargo yang ditemukan BPK RI Perwakilan Maluku, mencapai miliaran rupiah itu. Bantahan, Bodewin Wattimena, setelah wartawan Kabar Timur berhasil mengkonfirmasi Pj Walikota Ambon itu, di ruang kerjanya, Selasa, kemarin.
“Prinsipnya saya dan Pemkot Ambon menghargai peran media dalam menjaga chek and balancing, dalam memberitakan suatu masalah. Dan, berkali-kali kami sampaikan bahwa kami tidak anti kritik. Kami selalu menerima kritik berbagai pihak dalam rangka tugas pokok dan fungsi Pemkot Ambon,” tegas Wattimena menjawab wartawan Kabar Timur.
Terkait apa yang diberitakan Kabar Timur soal adanya dugaan PJ Walikota “dipusaran” dana pengiriman cargo yang ditemukan BPK RI Perwakilan Maluku saat dilakukan audit? Ditanya demikian, Wattimena menagaskan dirinya sama sekali tidak berada atau terlibat. “Soal temuan itu, benar ada. Tapi, saya tidak terlibat dan bukan tanggung jawab saya,” tandasnya membantah.
Menurutnya, ada temuan BPK RI Perwakilan Maluku, saat melakukan audit di Lingkup Pemkot Ambon. Temuan itu, dalam audit di tahun 2022. Dalam audit itu, ditemukan dana pengiriman cargo pada OPD Sekeratariat Daerah (Setda), Kota Ambon. “Itu temuannya, pada OPD Setda Kota Ambon. Kalau temuannya pada OPD, sudah pasti OPD tersebut yang harus bertanggungjawab,” tegasnya.
Hal ini, kata dia, berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara Pasal 6 Nomor dua Huruf C yang berbunyi: Kepala Daerah Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah. Kemudian pasal 10 ayat 1 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Ayat 6a dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola APBD. b. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Penjabat Pengguna Anggaran atau Barang Daerah, paparnya mengutip aturan itu.
Dia mengakui, ada temuan dana pengiriman cargo di Setda Kota Ambon oleh Tim Audit BPK RI Perwakilan Maluku. “Jadi temuan dana pengiriman cargo oleh BPK RI tahun 2022, sebesar Rp 1.387.274.277. Apakah temuan itu, sudah diselesaikan ataukah belum, sebagai Pj Walikota Ambon, saya belum dilaporkan,” papar Bodewin.
Terkait masalah ini, Bodewin menegaskan, dirinya bukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tapi karena temuannya pada OPD Setda Kota Ambon, makanya yang bertanggung jawab adalah Sekretaris Kota (Sekkot), dimana yang bersangkutan adalah KPA-nya.
Dikatakan, Walikota bukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hak keuangan Walikota itu dia melekat pada OPD Sekretariat Daerah (Setda), dimana pengguna anggarannya adalah Sekretaris Kota Ambon. “Jadi bila ada temuan terkait pengelolaan keuangan pada Setda Kota Ambon, yang seharusnya memberikan penjelasan adalah Sekot selaku Pengguna Anggaran,” kata Bodewin.
Menurutnya, selama menyandang Pj Wali Kota, dirinya tidak pernah punya kepentingan apalagi harus menggunakan jasa pengiriman barang cargo. “Semua urusan itu dilaksanakan OPD terkait, baik Setda maupun Bagian Umum,” ungkapnya.
Dikatakan, bila terkait barang yang berhubungan dengan rumah jabatan Wali Kota Ambon diurus Bagian Umum. “Nanti di cek saja di bagian umum. Yang pasti, Rp 1,3 miliar lebih temuan BPK ini, tidak ada barang milik penjabat Wali Kota yang dikirim. Karena kalau itu tidak yakin, ada nota nota yang disampaikan BPK dikonfirmasi atau ditanyakan ke Pengguna Anggaran ataupun pejabat lain yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dimaksud,” kesalnya.
Wattimena kembali menegaskan, selama menjadi Penjabat Wali Kota Ambon tidak ada barang miliknya untuk kebutuhan rumah dinas selama tahun 2022 yang ada kaitannya dengan temuan BPK-RI Perwakilan Maluku itu.
“Saya bisa sampaikan tidak ada barang saya yang dikirim. Kebutuhan rumah dinas selama tahun 2022 tidak ada sama sekali yang dikirim. Ada pihak pihak yang terkait dalam rekomendasi BPK soal pemilik cargonya. Kabar Timur bisa telusuri siapa pengambil nota pengiriman? Siapa yang bertanggung jawab terhadap transaksi dana pengiriman cargo itu,” tantang Wattimena.
Dia mengaku, tidak ingin mencari masalah atau membela diri, namun mengarahkan Kabar Timur mengkonfirmasi langsung persoalan tersebut ke Sekot Ambon, Agus Ririmase. “Saya tidak ingin mencari atau membela diri seperti apa, yang pasti kewenangan untuk menjelaskan tentang apa saja jenis belanja yang digunakan disitu, barang apa saja yang dikirim silahkan ditanyakan ke Sekkot Ambon,”pintanya.
Bahkan, tambah Wattimena, sampai saat ini laporan tentang tindaklanjut terhadap temuan biaya pengiriman cargo tidak diketahui dirinya selaku Pj Walikota Ambon.
“Sampai hari ini saya belum mendapatkan laporan tentang tindak lanjut temuan biaya pengiriman cargo Rp 1,3 lebih itu. Apakah sudah dipertanggungjawabkan atau sudah dikembalikan sesuai temuan, sampai hari ini saya belum mendapat laporannya. Bahkan, menurut data Inspektorat belum ada tindak lanjut terhadap besaran biaya menurut BPK tidak dipergunakan sesuai peruntukan,”pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan Pemerintah Kota (Pemkot), Ambon, tersandung masalah dana pengiriman barang jasa cargo. Nilainya, capai miliaran rupiah. Benarkah?
Pj. Walikota Ambon, Bodewin Wattimena disebut-sebut ikut bertanggung jawab terkait adanya temuan dana miliaran rupiah yang digunakan “khusus” untuk jasa pengiriman barang. “Coba dong cek, ada masalah di Pemkot Ambon. Masalahnya, ada temuan pengiriman barang atas nama Pj Walikota. Nilainya capai miliaran rupiah,” ungkap sumber Kabar Timur, Senin, kemarin.
Informasi ini, lanjut dia, bisa dipertanggung jawabkan. Pasalnya, temuan itu, diperoleh dirinya dari seorang rekannya di BPK RI Perwakilan Maluku. “Kalau punya koneksi bisa masuk ke BPK RI Perwakilan Maluku, semua informasi ini bisa terang,” sebutnya.
Dia mengaku, temuan itu sudah sejak tahun lalu, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga temuan yang sama berpotensi terjadi pada tahun ini. “Bisa jadi tahun ini, juga berpotensi ada temuan yang sama. Tapi, kalau tahun, tentu harus didahului data. Tapi, yang saya sebutkan, diatas terkait ada dana miliaran rupiah di tahun sebelumnya itu falid data,” ungkapnya.
Menurutnya, orang yang paling bertanggung jawab, dimasalah temuan dana miliaran rupiah “khusus” untuk pengiriman barang ini, salah satunya Pj Walikota Ambon. Pasalnya, bukti pengiriman barang via jasa salah satu cargo itu, atas nama Pemerintah Kota Ambon. “Artinya, dari bukti itu, bisa memperkuat dugaan tentang seseorang terlibat. Dan, untuk membuktikan apakah benar keterlibatan tersebut, menjadi domain aparat penegak hukum,” sebutnya.
Dikatakan, berdasarkan bukti temuan BPK RI Perwakilan Maluku, itulah masalah ini dapat diusut. “Saya kira informasi ini, sangat berguna dalam mengungkap siapa sebetulnya yang terlibat,” katanya.
Wartawan Kabar Timur yang berusaha mengkonfirmasi Pj Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, terkait dengan informasi ini tidak berhasil. Bahkan, sempat ke ruang kerjanya, kendati tidak berhasil. “Bapak lagi keluar ikut acara,” ungkap salah stafnya, kepada Kabar Timur, Senin, kemarin. Wattimena seolah menghindar dikonfirmasi Kabar Timur. Pasalnya, pesan WhatsAPP yang dilayangkan Kabar Timur juga tidak direspon sama sekali. (KTL/KTA)






















