KKT Masih Zona Merah Pelayanan Publik

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Ombudsman Provinsi Maluku menilai, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) masuk zona merah selama lima tahun terakhir.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Slamat menjelaskan pihaknya prihatin terhadap Pemda KKT.

Yang mana selama kurang lebih lima tahun terakhir ini daerah tersebut masih dalam zona merah  atau kualitas rendah dalam hal pelayanan publik.

Dan hal ini yang harus diperbaiki ke depan, sebab dimensi yang dinilai pertama adalah dimensi input kemudian dimensi proses, dimensi output dan dimensi pengaduan.

“Dalam dimensi output ini secara keseluruhan seluruh OPD yang kita nilai  masih sangat rendah. Khususnya dalam hal pengetahuan terkait pelayanan publik maupun job desription, jadi semua OPD tidak memahami tentang apa yang mesti dikerjakan termasuk yang berkaitan dengan website," papar Hasan Slamat diterima Kabar Timur Selasa (20/2).

Menurut kepala Ombudsman RI Maluku itu pihaknya menilai Pemkab KKT kurang paham soal pelayanan publik.

"Pemahamannya sangat kurang sekali. Kemudian dimensi proses hampir semuanya itu tidak ada website sementara penilaian kita ini harus berbasis itu,” jelas Hasan.

Hasan juga menekankan zaman sekarang sudah serba online dan KKT sebagai salah satu kabupaten yang menjadi harapan Maluku untuk investasi. Apalagi di KKT ada Blok Masela dan investasi-investasi lainnya.

“Kemudian dimensi Output rata-rata responden masyarakat yang ditanya bagaimana penilaian pemerintahan terhadap masyarakat selama ini, jawaban mereka itu tidak bagus atau tidak menyenangkan bahkan tidak puas terhadap hasil pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah,” catatnya.(KTA)

Komentar

Loading...