KABARTIMURNEWS.COM.AMBON – Mereka dimintai keterangan sehubungan tugas dan tanggungjawab sebagai ketua dan anggota PPHP dalam proyek 2016.
Tim penyelidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku maraton mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Khusus pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Provinsi Maluku Tahun 2016.
Sebelumnya, Satker ini bernama Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku atau SNVT. Terkait itu, kasus ini, Selasa (23/1) Ketua dan empat anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Satker tersebut digarap jaksa.
“Ini kasus korupsi Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Tahun 2016, mereka menjalani pemeriksaan oleh tim penyelidik Kejati Maluku,” ungkap Plt Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Aizit P. Latuconsina di Ambon, Selasa (23/1).
Ketua dan Anggota PPHP yang diperiksa masing-masing berinisial FP, LJP, MHS, JMF dan DHR. Mereka diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.
“Hari ini (kemarin), tim jaksa penyelidik bidang Pidsus Kejati Maluku kembali melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi terkait Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus pada Satker SNVT,” ungkap Aizit Latuconsina kepada Kabar Timur, diterima melalui pesan whatsapp.
Ini kasus dugaan korupsi pada Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku tahun 2016, yang saat ini berubah nomenklatur sebagai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan / BP2P Provinsi Maluku.
Dijelaskan, kalau Ketua dan Anggota PPHP dicecar seputar tugas dan tanggungjawab di proyek Rumah Khusus itu. Para saksi dimaksud dimintai keterangan sehubungan tugas dan tanggungjawab sebagai ketua dan anggota PPHP dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus tahun 2016 yang berlokasi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
“Ada 22 unit di SBB, sedangkan di Malteng 2 unit,”terangnya.
Sebelumnya, Senin (22/01/2024), Tim Jaksa Penyelidik juga telah memeriksa lima saksi terkait kasus dugaan tipikor tersebut. Yang diperiksa pada Senin kemarin masing-masing AP selaku PPK, DS yang juga Direktur CV. Karya Utama selaku penyedia, kemudian Direktur CV. Prima Konsultan.
“Inisialnya JN, selaku konsultan pengawas, IM selaku Bendahara BP2P dan NMH selaku anggota PPHP,” beber Aizit.
Namun tim jaksa penyelidik bidang pidsus Kejati Maluku masih terus lakukan penyelidikan. Hal itu untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di proyek Pembangunan Rumah Khusus BP2P Maluku tahun 2016 itu.
Sekedar tahu, proyek rumah khusus ini mulai didalami Korps Adhyaksa sejak tahun 2023 lalu melalui Bidang Intelijen. Kemudian ditingkatkan ke Bidang Pidsus pada Oktober 2023.
Proyek rumah khusus bagi aparat TNI/Polri di daerah rawan konflik di SBB dan Malteng pada tahun 2016 ini ditangani Satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku. Yang kala itu belum berganti nama menjadi BP2P Maluku.
Rumah Khusus ini diperuntukan bagi anggota TNI/Polri untuk jaga perbatasan desa-desa atau daerah rawan konflik di SBB dan Malteng.
Proyek ini senilai Rp6,3 miliar, namun tidak kunjung rampung, meski anggaran sudah cair 100 persen. (KTA)






















