Penyidikan Gedung Gereja Akoon Mulai Masuk  Audit

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Pengusutan korupsi Gereja Bethesda Negeri Akoon belum selesai. Dikarenakan masih harus disiapkan sejumlah saksi domisili Kota Ambon.

"Belum, beta masih tunggu info dari tim yang di Kejari Ambon untuk saksi-saksi yang mau dipanggil. Kalau untuk saksi- di akoon sudah selesai," ungkap Kacabjari Saparua Ardy kepada Kabar Timur diterima pada Minggu (21/1) melalui pesan whatsapp.

Menurut Kacabjari Saparua itu, pihaknya juga sementara menginvetarisir saksi-saksi yang sudah dipanggil dan yang belum. Supaya jangan sampai dobol.

"Iya karena tim masih inventarisir saksi-saksi apa ada saksi-saksi yang mau dipanggil atau tidak," jelasnya.

Namun begitu, akui Ardy, pihaknya juga saat ini lagi berkoordinasi dengan auditor untuk menghitung besaran kerugian negara. Saat ditanyakan berapa kerugian negara yang timbul di perkara ini Ardy menyatakan sekira Rp 280 juta.

"Tapi itu perkiraan tim penyidik, makanya perlu audit untuk dapatkan nilai kerugian rielnya seperti apa," ujar Ardy.

Sebelumnya diberitakan perkara dugaan korupsi gedung Gereja Bethesda Negeri Akoon siap diaudit. Disamping pemeriksaan saksi tambahan, untuk melengkapi berkas penyidikan, akan ditetapkan pihak mana saja yang harus bertanggungjawab di perkara itu.

"Kita masih memerlukan saksi tambahan, dan sekalian koordinasi untuk audit," ungkap Kacabjari Saparua Ardy SH, MH kepada Kabar Timur, Senin (18/12) melalui pesan whatsapp.

Sebelumnya Kacabjari Saparua itu mengaku penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung Gereja Bethesda Negeri Akoon sementara dihentikan. Pasalnya, tim penyidik Cabjari Saparua harus mencari saksi lain yang mengetahui kasus tersebut.

Diketahui, dugaan korupsi pembangunan gedung Gereja Bethesda Negeri Akoon Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Malteng itu dianggarkan oleh Pemprov Maluku dan Pemda Malteng. Yang mana pembangunan Gereja itu menggunakan dana hibah Pemprov Maluku dan Pemkab Malteng TA 2018-2022, selain dana panitia.

Selain itu, ada bantuan hibah Pemprov tahun 2020 senilai Rp200 juta berdasarkan SP2D Nomor: 0273/LSB/2020 tanggal 23 Juli 2020. Kemudian tahun 2021 Rp.100 juta berdasarkan SP2D Nomor 0626/LSB/2020 tanggal 16 Desember 2020.

Sedangkan dana hibah Pemkab Malteng untuk panitia pusat sebesar Rp95 juta. Sehingga, total bantuan hibah Pemprov Maluku dan Pemkab Malteng diterima panitia sejumlah Rp 555 juta.

Dari penyelidikan sementara ada indikasi kerugian negara sekira Rp284.250.000. (KTA)

Komentar

Loading...