Mantan Sekda Aru Bisa Diproses

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Sidang tipikor kali ini menghadirkan saksi mantan Sekda Kabupaten Kepulauan Aru, Moh Djumpa. Namun dalam keterangan dia terkesan melemparkan tanggung jawab kepada Bupati Aru dr Johan Gonga.

Saksi dalam keterangannya yang disampaikan melalui daring (virtual) itu menjelaskan selaku Sekda dirinya hanya melapor ke Bupati  terkait anggaran. Tapi setelah diaudit inspektorat, hasilnya disampaikan ke DPRD, selanjutnya ke Bupati.

"Sebenarnya Sekda Aru ini bisa diproses," ujar hakim ketua Rahmat Selang Rabu (3/1) sesaat sebelum sidang ditutup lantaran signal hilang di persidangan.

Di persidangan sebelumnya hakim ketua itu menyatakan saksi Johan Gonga juga mesti diproses hukum. "Dia (Sekda) yang usulkan ini, makanya Bupati dia harus diperiksa itu," ujar Rahmat.

Usai persidangan, pengacara Victor Ratuanik menyatakan kliennya Rahmatia Palalo hanya korban. Disebabkan ayahnya Mohammad Palalo memaksa kliennya menandatangani kontrak, yang berujung jadi terdakwa di pengadilan. "Secara administratif iya beta klien salah tapi secara niat atau mens rhea dia seng salah," ujar Victor.

Di lain pihak kuasa hukum PPK Bernard Elvis menjelaskan, sesuai fakta persidangan Bupati Aru sudah diperiksa. Tapi, mantan Sekda oleh JPU harus menggali lebih dalam lagi.

"Dalam hal ini katong juga harus gali apakah mantan Sekda ini terlibat tidak? Terkait pencairan anggaran tahun 2018 itu," ujar Yohanis Lastris didampingi rekannya Moh Rum Siolambona.

Sementara kuasa hukum PPK Bernard Elvis menyatakan mantan Sekda mesti ditetapkan tersangka. "Memang ada indikasi orang ini  bisa ditetapkan tersangka," ujar pengacara Joemicho Syaranamual.

Kuasa Hukum terdakwa PPK Bernard Elvis itu menyebutkan sebagai Sekda Aru ketika itu yang bersangkutan berinisiatf menganggarkan kantor dinas tersebut.

Yakni dengan melakukan perencanaan dan menginisiasi pembangunan kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kepulauan Aru. (KTA)

Komentar

Loading...