KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp3,182 triliun yang disusun dalam dokumen KUA dan PPAS RAPBD provinsi tahun anggaran 2024.

"Kalau di tahun anggaran 2023 target pendapatan daerahnya Rp3,145 triliun sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp37,3 miliar atau 1,19 persen," kata Wagub Maluku Barnabas Nathaniel Orno di Ambon, Kamis.

Penjelasan Wagub disampaikan saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Maluku Murad Ismail pada rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian rancangan KUA dan PPAS RAPBD Maluku 2024.

Selanjutnya untuk kebijakan belanja direncanakan sebesar Rp3,160 triliun sementara untuk tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp3,159 miliar atau terjadi kenaikan sebesar Rp825,4 juta.

"Dari gambaran rencana pendapatan daerah sebesar Rp3,182 triliun dengan rencana kebutuhan belanja daerah Rp3,160 triliun maka terjadi surplus anggaran sebesar Rp21,8 miliar," ucap Wagub.

Surplus anggaran tersebut dimanfaatkan untuk menutupi pembiayaan netto sebesar minus Rp21, 8 miliar sebagai bagian estimasi Silpa tahun berkenan diperhadapkan dengan kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman pemulihan ekonomi nasional sehingga Silpa menjadi nihil.

Sementara Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun mengatakan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara profesional, strategis, serta terintegrasi guna menjawab tuntutan pembangunan pada setiap wilayah di Provinsi Maluku.

Maka dalam rangka penyusunan APBD Maluku 2024, kebijakan APBD harus dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki serta meningkatkan perekonomian daerah dan didukung kebijakan sektor pembangunan yang lain guna menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah serta permasalahan lain secara komprehensif.

Selain itu, KUA dan PPAS ini harus diarahkan pada skala prioritas daerah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat serta berbagai program dan kegiatan yang penting untuk upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

GOLKAR KRITIK
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias menilai pemerintahhan Pemda Maluku saat ini paling buruk, dibanding Pemda sebelumnya. Anos menyampaikan hal itu dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian KUA-PPAS APBD Tahun 2024, di DPRD Maluku diterima Kabar Timur Minggu (19/11).
"Sampai hari Ini kami bersyukur, walaupun terlambat. Tapi Pemda dapat melakukan kewajibannya dengan menyampaikan dokumen KUA dan PPAS . Namun bagi kami daei fraksi Golkar ini sudah sangat terlambat. Tetapi dari pada tidak sama sekali, yang penting ada," ujar Anos dengan nada sesal.
Menurut penilaian pihaknya, kepemimpinan pemerintahan saat ini lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya. Dan hal itu bagi pihaknya sudah pasti akan jadi catatan.
Terkait pembahasan KUA-PPAS, dia berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hadir. Itu sebabnya, dia menduga keterlambatan dokumen akibat ulah TAPD sendiri.
"Makanya kami minta kepada pak Sekda untuk tidak lagi meninggalkan daerah berlama-lama," tandasnya.
Anos juga berharap di akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2019 - 2024 yang akan berakhir pada 31 Desember tahun 2023 itu, diharapkan KUA-PPAS bisa tergambar sesuai visi dan misi ketika disampaikan dalam masa kampanye.
Apalagi hal itu juga dituangkan dalam RPJMD. "Dan ingat jangan sampai melenceng lagi," ketusnya.
Karena pihaknya lagi yang akan berhadapan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernur. Karenanya, tekan dia, di penghujung masa jabatan tersebut, minimal visi misi yang belum dilaksanakan harus tergambar di APBD tahun 2024. (AN/KTA)