KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Ketua Komisi II DPRD Provinsi, Maluku Johan Lewerissa menyatakan pihaknya harus mendukung PT PLN Maluku- Maluku Utara untuk terus membangun fasilitas kelistrikan di wilayah Terdepan Tertinggal Terluar (3 T).

Pasalnya, di wilayah-wilayah tersebut sumber daya kelistrikan relatif terbatas terutama Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), dan Kabupaten Kepulauan Taninbar (KKT). Bahkan termasuk Kabupaten Aru, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra ), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabupaten Buru.

Johan Lewerissa menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak PT PLN Wilayah Maluku- Maluku Utara di DPRD Provinsi Maluku di Karang Panjang, Jumat (3/11/2023).

Lewerissa, menegaskan pihaknya menjadikan hal ini sebagai prioritas. Agar wilayah-wilayah tersebut segera terlistriki. "Menghadapi kondisi seperti itu wajar kami minta PLN secepatnya memberikan data," ujar Lewerissa.

Hal itu dimaksudkan agar pihaknya bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui PLN Pusat atau melalui pesan komisi VII DPR RI guna membahas persoalan tersebut.

Dengan begitu, akunya, jam operasional listrik bisa berjalan sesuai keinginan pihaknya. Yakni mulai 6 jam, 12 jam bahkan kalau bisa 24 jam, dan hal ini harus bisa dicapai.

Namun diakui, kendala wilayah 3 T khususnya MBD ada di kecamatan Romang dan Donashira, hal itu berkaitan dengan sulitnya BBM.

Lewerissa menambahkan saat pengawasan di kabupaten MBD, dirinya tidak menemukan depo Pertamina. Akibatnya pasokan BBM didatangkan dari KKT.

Sementara jarak kedua kabupaten ini nbegitu jauh apalagi cuaca ekstrim kapal pengangkut BBM tidak bisa ke wilayah tersebut. "Makanya lampu sewaktu-waktu padam karena minus BBM," ujarnya.

Senior Manager Transmisi dan Distribusi PLN Maluku Ronal Hutahaean menyatakan pasokan listrik di Maluku tidak defisit. Menurutnya kelistrikan di wilayah 3 T tahun ini banyak desa yang sudah terlistriki.

"Untuk tahun ini ada 97 lokasi di Maluku, sementara Maluku Utara ada 47 lokasi," ujarnya.

Dikatakan, wilayah 3 T ditargetkanbelektrifikasi harus 100 persen dan sekarang sudah tercapai 94 persen rasio elektrifikasi. Namun penanganan dilakukan secara bertahap.(KTA)